Jabarkan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu, Puadi Harap TNI Netral

“Terdapat 26 norma yang subyek pidananya adalah penyelenggara pemilu, terdiri dari 23 (norma) untuk jajaran penyelenggara KPU dan tiga untuk jajaran Bawaslu,” sebutnya.

Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, tren putusan pidana pemilu sejak 2018. “Dalam Pemilihan 2018 ada 68 putusan. Terdiri dari netralitas ASN, termasuk kepala desa ada 33 putusan. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan ada tujug putusan. Lalu politik uang ada enam putusan, kampanye di luar jadwal ada empat putusan,” akunya.

Sedangkan dalam tren putusan penyelenggaran tindak pidana dalam Pemilu 2019 totalnya 361 putusan. Menurutnya ada politik uang sebagai terbanyak dengan 83 Putusan.

“Mencoblos lebih dari sekali ada 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara terdapat 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan,” bebernya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya