banner 120x600
banner 120x600
banner 2560x598

banner 2560x598

Harnojoyo: WBS Cegah Kecurangan, Bukan Fitnah

  • Bagikan
Wali Kota Palembang, H Harnojoyo berpartisipasi pada Webinar Whistleblowing System [WBS] terkait Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pembangunan Budaya Organisasi dan Peningkatan Pemahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) melalui Video Conference (Vidcon) via Aplikasi Zoom.
Wali Kota Palembang, H Harnojoyo berpartisipasi pada Webinar Whistleblowing System [WBS] terkait Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pembangunan Budaya Organisasi dan Peningkatan Pemahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) melalui Video Conference (Vidcon) via Aplikasi Zoom.
banner 468x60

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wali Kota Palembang, H Harnojoyo berpartisipasi pada Webinar Whistleblowing System [WBS] terkait Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pembangunan Budaya Organisasi dan Peningkatan Pemahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) melalui Video Conference (Vidcon) via Aplikasi Zoom.
 
“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat WBS, terkait aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaporan kecurangan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang,” kata Harnojoyo di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Kamis [16/9/ 2021].
 
Dijelaskannya, bahwa aplikasi ini sangat berguna sebagai pencegahan kecurangan untuk semua kalangan baik masyarakat, para pejabat hingga ASN.
 
“Kami sangat menyambut baik sekali aplikasi ini, suatu pencegahan kecurangan dan berguna untuk semuanya, untuk para pejabat maupun ASN,” jelasnya.
 
Dikatakan Harno, hal ini merupakan suatu inisiasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta dapat memberikan ruang yang leluasa bagi para pelapor untuk menyampaikan penemuan indikasi-indikasi kecurangan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.
 
“Saya kira ini suatu inisiasi yang baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, mudah-mudahan ke depan Kabupaten Kota dapat mengikuti, serta memberi tempat leluasa bagi pelapor untuk menyampaikan ketika menemukan indikasi-indikasi kecurangan,” ucapnya.
 
Di samping itu, ia juga berharap agar pelapor yang melaporkan harus menyertakan bukti valid dan sesuai fakta tanpa adanya fitnah.
 
“Tetapi kita berharap laporan yang disampaikan jangan ada fitnah, jangan ada unsur ketidaksenangan secara pribadi,” pungkasnya.
 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *