Demo Mahasiswa Di Depan Gedung DPRD Sumsel Berujung Ricuh

- Jurnalis

Selasa, 24 September 2019 - 22:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi unjuk rasa Mahasiswa di Halaman Gedung DPRD Sumsel, Selasa (24/09/2019)

Aksi unjuk rasa Mahasiswa di Halaman Gedung DPRD Sumsel, Selasa (24/09/2019)

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Ribuan mahasiswa dari beberapa Universitas di Sumsel yakni UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadyah dan Universitas Bina Darma melakukan aksi unjuk rasa penolakan Pengesahan RUU KPK di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (24/09/2019).

Petugas kepolisian berusaha menghadapi massa aksi menerobos masuk dengan cara merobohkan pagar.

Tidak adanya perwakilan Anggota Dewan, membuat massa yang mengatas bakalan dari Aliansi Mahasiswa Melawan, kembali ricuh, bahkan massa aksi melempari petugas dengan batu, botol air mineral, mengarah ke petugas kepolisian. Akibat tindakan brutal petugas kepolisian.

Untuk mengendalikan massa yang mulai anarkis, petugas kepolisian Polresta Palembang, menurunkan Pasukan Unit Huru Hara dan kendaraan Rantis Water Canon Sabhara Polresta Palembang, yang di back up Polda Sumsel.

Baca Juga:  TO Curat Pembobol Rumah Kosong di Palembang Dibekuk Jatanras Polda Sumsel

Petugas melontarkan gas air mata dan Water Canon, mahasiswa membalas dengan lemparan batu, botol kaca dan botol air mineral, bentrok yang terjadi bukan sekali akan tetapi beberapa kali.

Aksi mahasiswa ini, terkait penolakan pengesahan RKUHP dan Revisi KPK. Massa yang datang sebagian langsung dari Kampus Universitas masing masing longmarc menuju DPRD Provinsi Sumsel.

Rudianto Widodo selaku Presiden Mahasiswa UIN Faden Patah Palembang mengatakan, longmarc dari Kampus menuju DPRD, kita datang meminta kepada Pemerintah khususnya DPRF untuk merivisi kembali atau mengkaji kembali RKUHP dan meninjau kembali Revisi UU KPK yang kami nilai melemahkan KPK.

Baca Juga:  Revitalisasi Rusun Ilir Barat Dikebut, Kementerian PKP Turun Langsung ke Palembang

Disingung soal bentrok, dia menjelaskan jika bentrok merupakan dinamika dalam suatu penyampaian tuntutan.

“Itulah dinamika, tapi kami kendalikan kawan-kawan kami khususnya UIN Raden Patah Palembang, akan kami kawal terus ini dan kami mengelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kami menyampaikan aspirasi rakyat selaku mahasiswa. Untuk itu kami menunggu pihak DPRD menangapi tuntutan kami, ” tegasnya.

Saat demo berlangsung, di dalam Gedung DPRD Provinsi Sumsel sedang berlangsung pelantikan anggota DPRD Sumsel periode 2019 – 2024.

 

Laporan : Akip

Berita Terkait

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terbaru