Resmi! Penjabat Walikota Ratu Dewa Lantik 1484 PPPK Angkatan 2023, Berikut Rinciannya…

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penjabat Walikota Palembang Ratu Dewa resmi melantik 1484 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja [PPPK] angkatan tahun 2023 pada Senin 27 Mei 2024.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia [BKPSDM] Yanuarpan Yani menyebut total keseluruhan yang dilantik di antaranya meliputi, tenaga guru 1084 orang, tenaga kesehatan 309 orang, dan tenaga teknis lainnya 91 orang.

Selain itu terdapat tiga CPNS akan diresmikan, pengangkatan CPNS berdasarkan formasi Pola Pembibitan Daerah STTD Kementerian Perhubungan dan CPNS-nya 4 orang.

Pj Walikota Palembang mengatakan Alhamdulillah berkat doa dan kerja keras orang tua mereka, pada hari mereka dilantik menjadi ASN PPPK. Hal ini sudah lama dinanti-nantikan oleh mereka.

“Saya ucapkan selamat kepada mereka dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat dan menjadikan generasi kedepan khususnya guru bisa menjadikan anak bangsa yang berprestasi membanggakan kedua orang tuanya,” ujar Ratu Dewa.

Ke depan untuk formasi awal yang semula 6212 orang ini telah disetujui 5995. Saya harapkan kesempatan ini jangan sampai dilewatkan para Non ASN khususnya para tenaga teknis, guru kesehatan dan tendik. “Penataan pegawai non asn ini kan kembali didata dengan data yang baru dengan total yang baru bisa mengangkat seluruh pegawai non asn di Pemkot kota Palembang,” ungkapnya.

“Mengenai pada tahap tes nanti, jika ada yang tidak lulus maka akan ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk mereka,” sebut Ratu Dewa.

Jadi total keseluruhan, jelas Penjabat Walikota, ada 1484 ASN PPPK yang dilantik. Mengenai penempatan mereka disesuaikan berdasarkan tempat semua mereka bekerja pada saat menjadi tenaga Non-PNSD.

“Menanggapi Tunjangan Perbaikan Pendapatan [TPP] untuk PPPK ini, tentunya diukur berdasarkan kemampuan pendapatan daerah masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, TPP tersebut jika ada untuk PPPK tentunya tidak sama dan harus disesuaikan dengan pendapatan daerah masing-masing. Poin pertama yang penting mereka mendapatkan gaji dengan latarbelakang pendidikan mereka sesuai aturan yang ada.

“Jika S1, DIII dan SMA tentunya dibedakan dimana semua dianggarkan di APBN. Namun untuk tunjangan anak dan istri itu dibebankan ke APBD daerah masing-masing dan wajib diberikan oleh daerah. Jadi untuk TPP belum ada, masih tahap pembahasan.” jelasnya.

Menjawab isu Nasional mengenai penerimaan PPPK angkatan tahun 2024, RD sapaan karibnya menjelaskan, jika kita mengakomodir usulan-usulan pendataan dari seluruh OPD yang ada. Namun untuk petunjuk teknis dan pengujiannya nanti belum selesai yang jelas untuk formasi guru akan kembali lebih banyak lagi di tahun ini.

“Guru 1258 orang, dari total keseluruhanya yang disetujui oleh pemerintah pusat sebanyak, 5.595 orang ini sedang masuk dalam tahap proses mungkin akan rampung di bulan Juni- Juli. Mengenai jumlah 6.212 orang kemarin yang diusulkan itu akan diverifikasi lagi, mungkin dari data itu tidak termasuk dalam Data Pokok Kependidikan [Dapodik] mereka masih mengacu pada data lama. InsyaAllah datanya tidak terlalu jauh dengan total yang diusulkan semula, namun data tersebut akan diverifikasi oleh pusat dan disetujui 5.595 orang,” urainya.

Ditambahkan RD, untuk tendik ini mereka harus dicek lagi apakah masuk dapodik atau tidak, karena sekolah banyak yang mengusulkan namun harus kembali diverifikasikan oleh pemerintah pusat. [AbV/red]