WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Tewasnya siswa SMA Taruna Indonesia Palembang, Delwyn Berli Julindro (14) mendapat perhatian penuh dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Sumsel Widodo. Dalam kasus itu, pihak Disdiknas Sumsel akan membentuk tim untuk mendalami kasus kematian siswa SMA Taruna Indonesia tersebut.
“Kita akan membentuk tim komprehensif melibatkan unsur-unsur lain di luar Disdiknas Sumsel. Misalnya unsur anggota masyarakat sehingga dapat memberi stimulan bagi sekolah SMA Taruna Indonesia tersebut,” ujar Kepala Disdiknas Sumsel, Widodo, di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).
Menurut Widodo, kualitas SMA Taruna Indonesia harus disupport secara sempurna, sehingga kurikulum yang memuat adanya contens kekerasan harus dihapus.
Meskipun di awal persentasenya terdapat ketentuan sebesar 30 persen, kata Widodo, diterima hanya 10 persen.
“Ini tidak signifikan. Apalagi target yang dicapai siswa sekolah itu masuk secaba dan bukan akademi kepolisian atau akademi militer. Ini bagian penting,” katanya.
Jadi, kata Widodo, apakah kegiatan yang berbentuk kekerasan fisik itu masih diprogramkan? Menurut dia, nama sekolah itu boleh saja Taruna Indonesia, tapi tidak boleh adanya kekerasan dalam dunia pendidikan.
“Melatih fisik boleh saja. Tapi memaksa orang agar melakukan kekerasan fisik itu tidak boleh dilakukan,” katanya.
Widodo mengaku sudah bertemu dengan dokter yang merawat Delwyn, namun belum diperoleh keterangan terkait kematian siswa SMA Taruna Indonesia tersebut
Sebab, kata Widodo, sebelumnya Delwyn dirawat di tempat lain. Setelah kondisinya semakin buruk barulah anak itu dipindahkan ke RS RK Charitas.
Karena itu pihak RS RK Charitas meminta hasil diagnosa dari pihak rumah sakit sebelumnya. Widodo mengatakan ada ginjal tidak berfungsi. Sedangkan organ lainnya seperti jantung dan pangkreas. “Ini pun belum dirujuk dari informasj sebelumnya dari rumah sakit yang melakukan operasi sebelumnya,” ujar Widodo.
Terkait adanya anjuran agar sekolah SMA Taruna Indonesia ditutup, Widodo menyatakan, itu suatu hal yang terburuk. Namun ia tidak menginginkan itu.
“Yang terbaik adalah kita harus membenahi dan menghilangkan hal-hal buruk yang telah terjadi. Misalnya ada kekerasan fisik hingga menimbulkan eskalasi kebencian,” tukasnya.
Widodo mengatakan, untuk proses belajar dan mengajar akan tetap diteruskan. Namun dalam program belajar mengajar itu harus menghilangkan kekerasan fisik. Menurut Widodo, pihaknya tidak boleh mengintervensi proses pendidikan di SMA Taruna Indonesia. Apalagi tim untuk melakukan investigasi terkait adanya kekerasan di sekolah itu tinggal menunggu surat keputusannya. (abror vandozer/ anto narasoma)







![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-225x129.jpg)





![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-129x85.jpg)


![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
