PP Aisyiyah Minta KPU Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Yaitu tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Khususnya pada Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan. “Segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat Indonesia dan gerakan keterwakilan perempuan untuk merevisi ketentuan,” kata Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah, Rabu (24/5/2023).

Ia meminta KPU mengembalikan aturan pada ketentuan yang sejalan dengan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017. Yaitu tentang Pemilihan Umum, dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil).

Dalam menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu secara hukum melanggar dan bertentangan.

Halaman : 1 2 Selanjutnya