FAKTA Persidangan, Berikut Keterangan Eks Dosen dalam Perkara Sengketa Lahan UBD

- Jurnalis

Sabtu, 13 Mei 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FAKTA Persidangan, Berikut Keterangan Eks Dosen dalam Perkara Sengketa Lahan UBD pada Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Edi Palawi SH MH di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat 12 Mei 2023.

FAKTA Persidangan, Berikut Keterangan Eks Dosen dalam Perkara Sengketa Lahan UBD pada Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Edi Palawi SH MH di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat 12 Mei 2023.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Perkara sengketa lahan Universitas Bina Darma [UBD] Palembang kembali bergulir di Pengadilan Negeri [PN] Palembang.

Sidang gugatan perdata antara penggugat UBD Palembang dan tergugat berapa ahli waris dengan agenda menghadirkan saksi pihak tergugat pada Jumat 12 Mei 2023.

Ketua Majelis Hakim, Edi Palawi SH MH menghadirkan tim penasihat hukum kedua belah pihak dan saksi eks Dosen UBD yang telah mengabdi dari 1998 hingga 2021, Heni Indriani.

Dalam fakta persidangan Heni Indriani mengatakan, saya mengajar di sini dari tahun 1998 dan pada saat itu masih bernama STIK dan untuk mahasiswa pada saat itu hanya berkisar 500 orang, dan pada tahun 2002 Sekolah Tinggi tersebut baru berubah menjadi Universitas.

“Saya bekerja dari tahun 1998 dan masih bernama STIK dan pada 2002 baru berubah menjadi Universitas, sepengetahuan saya pada saat itu gedung dipinjamkan oleh bapak Andi namun saya tidak tahu gedung yang mana yang dipinjamkan, selama menjadi dosen saya tidak pernah mendengar ada sengketa antara pengurusnya,” terang saksi.

Menanggapi keterangan saksi dalam persidangan, tim penasihat hukum dari tergugat, Fajri Yusuf Herman mengatakan saksi yang dihadirkan dari tergugat, I, II, X, XI, XII keterangannya dapat di garis bawahi bahwa kata pihak tergugat saksi adalah pelaku sejarah.

“Ketika di persidangan saksi ini ditanya oleh majelis hakim, apa yang saksi ketahui tentang aset yayasan? Dan Saksi menjawab tidak tahu saat di persidangan,” jelasnya saat memberikan keterangan ke pada awak media.

Baca Juga:  HGB 351 Mati Sejak 2020, Warga Desak Wali Kota Palembang Segera Buka Jalan Cinde

Dalam persidangan saat ditanya pihak tergugat, saksi menyatakan bahwa gedung tersebut dipinjami oleh saudara Andi, kemudian saksi tersebut ditanya kembali oleh majelis hakim tahu dari mana gedung pinjam dari saudara Andi? Kemudian saksi menjawab tidak tahu dan mendapat cerita dari almarhum.

Kemudian di dalam persidangan pihaknya menanyakan terkait keterangan saksi sebelumnya pada saat itu bersamaan almarhum ada orang lain yang mendengarkan, lalu saksi menjawab tidak ada

“Perlu diketahui bahwa saksi itu merupakan dosen yang dulunya pernah di PHK, karena melanggar beberapa kode etik di mana kami punya buktinya yaitu berupa SK karena ada berita acara di situ bertuliskan melakukan pelanggaran seperti melakukan meminta uang kepada mahasiswa dan lain-lain itu adalah masalah internal,” jelas Fajri.

Universitas ini milik Yayasan sesuai dengan undang-undang, yang dipermasalahkan adalah objek lahan tanah dan bangunannya, lahan tanah dan bangunan yang kami gugat tercatat atas nama empat orang mantan pengurus ya itu Suriatmono, Rifa Ariani, Buqhori dan Zailani Ismail, dan itu yang kami gugat.

“Itu yang kami gugat dalam persidangan kami menampilkan bukti, yaitu pembayaran, pengeluaran uang semua dari Universitas kenapa atas nama pribadi, semua Ahli waris Buqhori selain Ibu Rifa semua telah melepaskan haknya berdasarkan surat pernyataan, intinya dari klien kami ingin membalikan nama ke badan hukum yayasan karena klien kami ini pengurus, dan suatu saat akan berganti pengurusnya, Universitas harus ada naungan yaitu yayasan, maka secara administrasi ini harus dirapikan,” terangnya.

Baca Juga:  Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan "Kedodoran" dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Sementara itu pihak tergugat ahli waris melalui tim kuasa hukumnya Novel Suwa SH MH MSi mengatakan, agenda sidang saksi dari tergugat yaitu mantan Dosen atau mantan karyawan dari Universitas Bina Darma, saksi berkerja dari tahun 1998, jadi intinya dia menceritakan kronologi-kronologi jaman sebelum jadi universitas yaitu STIK dulu namanya.

“Fakta-fakta persidangan itu sudah dijelaskan bahwa sejarah-sejarah siapa pendirinya, siapa yang memiliki bangunan dan dari mana asal asalnya, ibaratnya pertama kali pembukaan yayasan ataupun Universitas, kerena biaya tersebut patungan lah intinya, sampai dengan berkembang, tidak mungkinlah dalam waktu pembangunan tidak ada uang pribadi yang dikeluarkan,” ujar Novel.

Menanggapi statement pihak penggugat yang mengatakan, bahwa saksi dari tergugat adalah oknum yang mengungkit uang dari mahasiswa, ini bukan pokok permasalahan.

“Dengan membuat Statement bahwa saksi di PHK dengan mengungkit kesalahan tersebut, itu tidak baik ya,” ucap Novel

Dalam aturan persidangan kita harus fokus dengan pokok perkara, bukan dengan mengungkit-ungkit masalah yang lalu dan menyakiti hati seorang saksi.

“Saksi itu kan yang melihat, mendengar dan yang mengalami, sangat disayangkan pihak penggugat mengeluarkan Statement bahwa saksi itu istilahnya ada kesalahan hukumlah, itukan sifatnya pribadi tidak boleh diungkapkan, jadi menurut kami itu sudah ada pencemaran nama baik, dosen itu bagi kami adalah guru tanpa jasa,” urai Novel.

Laporan Suherman

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Dilepas Bunda Literasi Palembang, 22 Anak Sumsel Siap Jadi Inspirasi Generasi Gemar Membaca
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Minggu, 8 November 2026 - 17:53 WIB

NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 22:10 WIB

Dilepas Bunda Literasi Palembang, 22 Anak Sumsel Siap Jadi Inspirasi Generasi Gemar Membaca

Berita Terbaru