Ir Haris Iskandar : Ribuan PAUD Tak Terdaftar di Kemendikbud RI

- Jurnalis

Selasa, 26 Februari 2019 - 22:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ir Haris Iskandar Phd - Dikmas Kemendikbud, Kadisdik Sumsel Drs H Widodo MPd, Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto

Ir Haris Iskandar Phd - Dikmas Kemendikbud, Kadisdik Sumsel Drs H Widodo MPd, Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Keberadaan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kesetaraan yang ada di Indonesia mendapat apresiasi yang besar dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Namun, dilain pihak Kemendikbud RI menyayangkan banyak ribuan PAUD belum masuk dalam NPSP sehingga tak teregister dalam catatan Kemendikbud RI.

Demikian disampaikan Dirjend PAUD dan Dikmas Kemendikbud Ir Haris Iskandar PhD saat menghadiri rapat persiapan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Aula Disdik Sumsel, Selasa (26/2). Turut hadir dalam rapat, Kadisdik Sumsel Drs H Widodo MPd, Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto, dan jajaran Panitia Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Lebih lanjut dikatakan Haris, bahwa dari ribuan PAUD tersebut ada beberapa diantaranya di Sumsel. Pihaknya tak secara rinci menyebut PAUD di Sumsel yang belum memiliki NPSP. “Kita mencatat ada ribuan PAUD yang belum ada NPSP, dan itu tugas pimpinan dan pemilik PAUD atau PKBM,”ujar Haris.

Silahkan daftar ke Dapodik. Ini penting, dan saya himbau agar segera melakukan registrasi ke Dapodik,”urainya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Dikatakan Haris, bahwa saat ini tercatat ada 255.000 PAUD dan PKBM serta pendidikan setara. Termasuk, diluar itu ada ribuan PAUD yang belum memiliki NPSP. “Dan didalamnya ada yang belum mengurus sertifikasi,”ucapnya.

 

“Permasalahan PAUD yang banyak ditemui belum tersertifikasi, sehingga seharusnya ini menjadi tugas dan PR pimpinan PAUD. “Makanya, tahun ini kita targetkan 40.000 PAUD harus tersertifikasi. Tahun lalu, target kita 30.000 PAUD dan terealisasi 32.000 PAUD,”tegasnya. (ken)

Berita Terkait

Dilepas Bunda Literasi Palembang, 22 Anak Sumsel Siap Jadi Inspirasi Generasi Gemar Membaca
PBB-P2 atau Nirlaba? Marzuki Alie: Nunggu “RDP” Undangan Resmi Pemkot Palembang, 5.000 Mahasiswa Siaga Kampus ‎
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP
SR di Empat Lawang Krisis Air Sedangkan Anggaran Sekolah Rakyat Puluhan Triliun
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:41 WIB

PBB-P2 atau Nirlaba? Marzuki Alie: Nunggu “RDP” Undangan Resmi Pemkot Palembang, 5.000 Mahasiswa Siaga Kampus ‎

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:51 WIB

CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP

Berita Terbaru