Pasca Kericuhan Yudisium Unsri, DPRD Sumsel Layangkan Surat

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kericuhan yang terjadi pasca Yudisium Universitas Sriwijaya [Unsri] pada Jumat [3/12/21], berbuntut pada pemanggilan pihak terkait oleh DPRD Sumsel.

Lantaran, mahasiswi selaku pelapor dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen namanya sempat dicoret dari Yudisium. 

Berkaitan dengan insiden tersebut, DPRD Sumsel bakal melakukan pemanggilan secara resmi terhadap Rektorat Unsri, Dinas PPPA, BEM Unsri dan pihak korban. 

Pemanggilan atau undangan secara resmi dan bersifat penting itu, tertuang dalam surat yang terpantau, Sabtu [4/12/2021]. 

Dalam surat yang dikeluarkan DPRD Sumsel, pada 3 Desember 2021 itu, ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati.

Bunyi yang termaktub dalam surat tersebut yakni agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Sumsel, yang ditujukan ke kepala dinas PPPA Sumsel, Rektorat Unsri dan jajaran, BEM Unsri dan pihak korban dugaan pelecehan seksual.

Rapat itu rencananya akan digelar pada Senin [6/12/2021] pagi, pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel.

“Saya sebagai ketua DPRD sekaligus sebagai ketua Kaukus Perempuan Sumsel ikut atensi terhadap kasus ini,” ungkap Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, dikutip dari keterangan persnya. 

Dijelaskan Anita, ini akan saya pantau sampai sejauh mana tindakan dari penegak hukum dari penyidikan ini. 

“Dalam hal ini, jika sejak awal pihak rektorat proaktif memberikan tindakan isu yang mencemarkan nama baik Unsri akibat ulah oknum tentu tidak akan melebar sampai sejauh ini,” ujarnya. 

Jika rektorat pro aktif, tutur Anita dan segera selesaikan di internal Unsri. Saya rasa informasinya tidak sampai melebar seperti ini. Itu mencoreng almamater. “Kita sebagai almamater harus jaga nama baik Unsri. Jangan sampai karena ulah oknum, nama baik Unsri jadi tercemar,” jelas wanita yang merupakan Alumni Pascasarjana Unsri angkatan 2007 itu.

Dia sangat menyayangkan kasus seperti ini bisa terjadi. Anita berharap jangan sampai menjadikan Permendikbud nomor 30/2021 menjadi alasan siapapun dalam melakukan tindak pelecehan seksual.

“Sebagai Ketua DPRD perempuan saya sangat menyayangkan adanya tindakan amoral seperti ini, seorang pendidik harusnya memberikan contoh dan memberikan keamanan ke anak didiknya,” tegasnya.

“Saya berharap kasus ini harus tuntas, sebagai peringatan terhadap siapapun untuk tidak melecehkan perempuan,” tambahnya. 

Ia menegaskan jangan berlindung pada Permendikbud 30/2021, di sana disebutkan bahwa terbukti suka sama suka tidak perlu disidik. 

“Apapun ini, perlu dituntaskan untuk berikan contoh dan efek jera,” tegasnya. [al/ab]