Perseteruan Bamsoet dengan Sri Mulyani Berakhir

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Perseteruan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani berakhir. 

Di sela pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo [Jokowi] di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat [3/12/2021].

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Sri Mulyani sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi untuk membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR dengan Kementerian Keuangan.

“Kita hargai kesediaan menteri keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah terkait masalah anggaran, melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu,” ujar Bamsoet dikutip dari siaran persnya.

Menurut dia, MPR senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara. Utamanya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

“Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Mengingat pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis,” kata Bamsoet.

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR [Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika].

Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

“Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata,” ujar Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi kebutuhan NKRI.

Sehingga MPR, tambah Bamsoet, memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasilan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.

“MPR juga mendorong agar Tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia. Dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut,” ujar Bamsoet. [iw/nt]