Kegiatan reses anggota DPR RI Renny Astuti SH SPN dalam diskusi publik Palembang Womens Club (PWC) digelar di Gedung The Sultan, Kamis (12/3/20).
WIDEAZONE.COM PALEMBANG – Kegiatan reses anggota DPR RI Renny Astuti SH SPN dalam diskusi publik Palembang Womens Club (PWC) digelar di Gedung The Sultan, Kamis (12/3/20).
Renny Astuti mengatakan, kegiatan hari ini merupakan rangakaian rencana di masa resesnya. “Saya di Komisi 2 melakukan melakukan reses untuk menyerap aspirasi disini, ini kunjungan pribadi saya. Di komisi II, disini saya mendapat masukan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Ketika ditanya terkait sertifikat tanah tumpang tindih, Renny menuturkan, tumpang tindih ini tidak hanya di Palembang tapi juga terjadi di wilayah lain.
“Dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program dapat memberikan kepastian hukum ke masyarakat. Ini Program pak Jokowi, serentak dilakukan di Indonesia guna meminimalisir overlapping(tumpang tindih) sertifikat,” bebernya.
Ia menambahkan, pada kegiatan kali pertama ini, beliau akan meninjau dan memonitoring terhadap kinerja BPN.
“Saya mendapati terdapat penumpukan berkas di BPN dan saya akan lakukan kunjungan ke BPN. Hal ini mendapat banyak keluhan, proses sertifkatnya lama, bahkan ada yang 4 tahun tidak selesai pembuatan sertifikat,” tambahnya.
Renny menjelaskan, berdasarkan kunjungan sebelumnya, pembuatan sertifikat lama di Sumsel, karena BPN kekurangan tenaga kerja. “Ini bisa dimaklumi. Tapi kalau masalahnya terkait kekurangan tenaga kerja, kenapa tidak diisi yang kosong itu, terutama petugas ukur,” tegasnya.
Untuk sengketa tanah banyak antara masyarakat dengan perusahaan, dia mengunkapkan, ini jadi masalah. Karena masing masing instansi punya peta yang berbeda.
“Makanya kita usulkan ke pemerintah. Hal hal berurusan tanah serahkan ke agraria. Peta dinas kehutanan ada sendiri, dinas perkebunan punya sendiri peta. Ini yang menimbulkan masalah,” pungkasnya.
Laporan Akip
Editor Abror Vandozer