Rehab Ruang Kerja Wawako Palembang Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, ASJ Singgung Kinerja

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kebijakan Pemerintah Kota [Pemkot] Palembang mengalokasikan anggaran Rp1,7 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Wali Kota dalam APBD 2025 memicu polemik tajam dan gelombang kecaman di media sosial.

Aktivis dan pegiat antikorupsi menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih tertekan secara ekonomi.

Sorotan publik menguat setelah angka anggaran dinilai terlalu besar dan tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak warga. Di tengah persoalan kemiskinan dan infrastruktur yang belum merata, penggunaan dana untuk fasilitas pejabat dianggap sebagai bentuk salah prioritas.

Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta [ASJ], Nopri Agustian, menilai kebijakan tersebut sebagai cerminan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Ia menegaskan, dana miliaran rupiah semestinya dialokasikan untuk program yang berdampak langsung.

“Rehab ruang kerja sampai Rp1,7 miliar itu tidak masuk akal. Di saat masyarakat masih kesulitan, pemerintah justru menghamburkan anggaran untuk kenyamanan pejabat,” tegas Nopri.

Ia juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar kebutuhan mendesak. Menurutnya, keputusan ini memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan elit birokrasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh, ASJ turut menyinggung kinerja Wakil Wali Kota Palembang yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan. Renovasi ruang kerja dengan anggaran besar di tengah minimnya hasil kerja disebut berpotensi memperburuk kepercayaan publik.

“Belum ada kinerja nyata yang dirasakan masyarakat, tapi fasilitasnya justru dipoles mewah. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal etika kepemimpinan,” ujarnya.

Aktivis mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk membuka secara transparan dasar penganggaran tersebut serta mengevaluasi ulang kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Mereka juga meminta agar anggaran dialihkan ke sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan layanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kota Palembang terkait kontroversi tersebut.