Figur Pejabat Dewan Pengawas KPK, Masih dalam Penyaringan

- Jurnalis

Rabu, 4 Desember 2019 - 18:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Lima figur pejabat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nanti harus memiliki track record yang baik dan berintegritas pilihan.

Presiden Joko Widodo, mengatakan paling tidak lima figur itu memiiki pengalaman di bidang hukum pidana dan juga mampu mengaudit pemeriksaan keuangan secara profesional.

“Ini penting. Apalagi yang terpilih nanti merupakan figur terbaik dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Presiden di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Joko Widodo banyak menerima masukan terkait figur yang amanah dan tepat untuk mengisi jabatan di Dewan Pengawas KPK.

Baca Juga:  Rehab Ruang Kerja Wawako Palembang Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, ASJ Singgung Kinerja

Saat ini, kata Presiden, nama-nama figur yang masuk masih dalam proses penyaringan tim Sekretariat Negara. “Yah, belum masuk ke proses finalisasi. Masih banyak masukan-masukan yang diterima,” ujar Kepala Negara.

Sebelumnya Presiden pernah menjelaskan, sebagai lembaga negara KPK dipandang memerlukan dewan pengawas. Karena posisi ini merupakan satu kebutuhan semua lembaga seperti lembaga negara Presiden.

Baca Juga:  Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Muara Enim Masuk Propam, Anwar Sadat: Janggal

Seperti Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Keberadaan dewan pengawas itu dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyelahgunaan wewenang.

Apalagi Dewan Pengawas KPK itu, kata Presiden, diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. (abror vandozer/anto narasoma/rel)

Berita Terkait

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat: Pers Indonesia Berduka
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdaleneid, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
Selain Negara, HAM Disabiltas Intelektual Menjadi Tanggung Jawab Swasta
Jamaah Muslimin Desak Pemerintah Tuntut Pertanggungjawaban Zionis Israel Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI
IdulFitri 1 Syawal Jatuh Pada Sabtu 21 Maret 2026
Menaker: Perusahaan Perlu Bantu Pekerja Agar Kariernya Terus Berkembang
Wamenaker Bahas Kerja Sosial dan Pelatihan Kerja dengan Kejati Sumut
Kolaborasi PLN dan Kementerian Perdagangan Hadirkan SPKLU Ultra Fast Charging

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 08:07 WIB

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat: Pers Indonesia Berduka

Rabu, 15 April 2026 - 18:45 WIB

Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdaleneid, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik

Rabu, 15 April 2026 - 18:24 WIB

Selain Negara, HAM Disabiltas Intelektual Menjadi Tanggung Jawab Swasta

Rabu, 1 April 2026 - 17:58 WIB

Jamaah Muslimin Desak Pemerintah Tuntut Pertanggungjawaban Zionis Israel Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Kamis, 19 Maret 2026 - 19:57 WIB

IdulFitri 1 Syawal Jatuh Pada Sabtu 21 Maret 2026

Berita Terbaru

Masyarakat 5 Desa di OKU Swadaya Perbaiki Jalan

OKU

Masyarakat 5 Desa di OKU Swadaya Perbaiki Jalan

Senin, 20 Apr 2026 - 21:06 WIB