WIDEAZONE.com, JAKARTA | Sebanyak 532 pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO] ditindak tegas Satgas TPPO Polri dan Polda Jajaran.
Sejak dibentuk Kapolri Jenderal Lityo Sigit Prabowo hingga 20 Juni, Satgas tersebut telah menangani 456 Laporan Polisi [LP] TPPO].
“Dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka, dan telah menyelamatkan 1572 korban,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 21 Juni 2023.
Ramadhan merinci dari ribuan korban tersebut, ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang.
Untuk modus kejahatan para tersangka, Ramadhan menuturkan terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia [PMI] atau Pekerja Rumah Tangga [PRT] dengan 361 kasus.
“Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial [PSK] ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal [ABK] ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,” katanya.
Dari ratusan kasus yang diungkap, ujar Ramadhan, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.
Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang [TPPO] di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime [SOMTC] Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY], Selasa, 20 Juni 2023.
Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni TPPO.
Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.
Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Ia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para Warga Negara Indonesia [WNI] yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi. [Abror Vandozer/red]




![Ilustrasi Sekolah Rakyat [SR].](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Ilustrasi-Sekolah-Rakyat-ok-225x129.webp)
![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-225x129.jpg)
![PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu [UID S2JB] merespons perkembangan itu dengan meresmikan 'SPKLU Center' pertama di Sumatera Selatan yang berlokasi di PLN ULP Rivai, Demang Lebar Daun, Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-26-at-11.15.17-225x129.jpg)



![Ilustrasi Sekolah Rakyat [SR].](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Ilustrasi-Sekolah-Rakyat-ok-129x85.webp)
![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-129x85.jpg)
![PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu [UID S2JB] merespons perkembangan itu dengan meresmikan 'SPKLU Center' pertama di Sumatera Selatan yang berlokasi di PLN ULP Rivai, Demang Lebar Daun, Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-26-at-11.15.17-129x85.jpg)



![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)
