115 Dapur SPPG di Palembang Belum Tersertifikasi SHLS: Dinkes Kerahkan 42 Puskesmas untuk IKL

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Dinas Kesehatan [Dinkes] Kota Palembang menyebut per 30 September 2025 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [SPPG] berjumlah 115.

“Jumlah tersebut didapat dari Badan Gizi Nasional [BGN],” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit [Kabid P3] Dinkes Kota Palembang, Yudi Setiawan SKM MEpid dalam keterangan pada Selasa 7 Oktober 2025.

Yudi menyebut, hingga saat ini sebanyak 115 dapur SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS], belum satu pun masuk dalam data. “Jadi, sekarang mereka tengah melengkapi dokumen kepengurusan SLHS, dan itu melalui sistem online single submission atau OSS,” ujarnya.

Dalam proses SHLS, kata Yudi, mereka harus meng-upload bukti sampel makanan yang telah diperiksa, seperti sajian makan untuk penerima manfaat hari ini maka itu harus diambil sampelnya diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan [BBLK]. “Selain itu, sampel air, alat usap ompreng lalu dilakukan juga pemriksaan kesehatan salah satunya penyedia makanan dapur SPPG untuk mengetahui apakah ada potensi penyakit saluran pencernaan atau sebaliknya,” paparnya.

Setelah itu, dapur SPPG juga harus meng-upload hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan [IKL]. Dalam hal ini, dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 42 Puskesmas yang ada di Kota Palembang, untuk turun melakukan monitoring, pengecekan dapur SPPG di wilayahnya.

Menurutnya, skor IKL adalah 80, bila tidak sampai di angak tersebut maka patut dipertanyakan, apa yang menjadi kendala.

Peristiwa 13 Murid SDN 178 Palembang

Kewenangan soal MBG adalah BGN [pusat, perwakilan provinsi], tapi apabila dari salah satu dapur SPPG mengalami insiden dugaan keracunan makanan, maka harus ada sampel untuk diperiksa di BPOM, apakah makanan memenuhi syarat atau tidak. “Nah, sementara menunggu hasil pemeriksaan, dapur SPPG tidak beroperasional, seperti peristiwa 13 murid SD Negeri 178 Kalidoni,” ujarnya.

“Menurut informasi didapat, operasi dapur SPPG penyuplai MBG dihentikan sementara, sembari menunggu hasil BBPOM. Tim Dinkes, Puskemas melakukan pembinaan,” sebutnya.

“Bila memang sudah laik dan bersih, nanti informasi lanjutnya akan disampaikan kembali oleh BGN. Wewenang buka atau pun tidak [dapur SPPG] ada pada BGN, kami dari Dinkes hanya merekomendasikan,” tegas dia.

Seluruh Dapur SPPG Dipantau

Kabid P3 Dinkes Kota Palembang, kembali menegaskan pihaknya telah memantau keseluruhan dapur SPPG, terlebih bagi rekan-rekan di Puskesmas untuk menggunakan instrumen IKL. Bila terdapat rekomendasi terkait itu, maka [dapur SPPG] harus memperbaikinya, seperti meletakan makanan tidak memakai palet, beras diletakan di lantai saja tanpa palet, itu standarnya.

“Palet harus digunakan. dengan ketinggian 15 cm dan itu diperhatikan secara menyelurh, apalagi bila terdapat hewan di dapur tentunya tidak boleh dalam IKL,” tegasnya.

Bila dapur SPPG telah memenuhi kententuan, maka SHLS akan diberikan. SHLS dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu [DPMPTSP] tapi didasari rekomendasi Dinas Kesehatan. “Artinya, Dinkes tidak langsung bertemu dengan pihak pengelola [dapur SPPG], tapi pertemuan saat IKL saja,” urainya.

Selanjutnya Rekomendasi Dinkes Penentu….

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya