Tunjuk WNA Direksi, FMP Menolak Kebijakan Menteri BUMN

- Jurnalis

Sabtu, 27 Juni 2020 - 23:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FRONT Mahasiswa Palembang (FMP) yang terdiri dari mahasiswa Universitas dan Perguruan Tinggi di Palembang melakukan konsolidasi menyoroti kebijakan Menteri BUMN Erick Tohir dengan menunjuk Warga Negara Asing (WNA) menjadi direksi dan komisaris di BUMN.

FRONT Mahasiswa Palembang (FMP) yang terdiri dari mahasiswa Universitas dan Perguruan Tinggi di Palembang melakukan konsolidasi menyoroti kebijakan Menteri BUMN Erick Tohir dengan menunjuk Warga Negara Asing (WNA) menjadi direksi dan komisaris di BUMN.

FRONT Mahasiswa Palembang (FMP) yang terdiri dari mahasiswa Universitas dan Perguruan Tinggi di Palembang melakukan konsolidasi menyoroti kebijakan Menteri BUMN Erick Tohir dengan menunjuk Warga Negara Asing (WNA) menjadi direksi dan komisaris di BUMN.

Dasri Nurhamidi selaku Koordinator Front Mahasiswa Palembang mengatakan, potensi dan kemampuan generasi bangsa harusnya dijunjung tinggi dan dihargai oleh pimpinan dan pejabat negara.

“Namun sayangnya, Menteri BUMN lebih memilih WNA untuk menjadi direksi dab komisaris di BUMN. Kami dari Front Mahasiswa Palembang mengecam keras dengan segala kebijakan Menteri BUMN ini,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (27/6/2020).

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Dasri mengatakan, Front Mahasiswa Palembang yang terdiri dari mahasiswa Stisipol, Universitas Indo Global Mandiri, Bina Darma, UIN Raden Fatah, Stipadah, dan Setya Negara telah melakukan konsolidasi.

“Kita sepakat menolak segala kebijakan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir yang menunjuk WNA menjadi direksi dan komisaris di BUMN. Kita generasi penerus bangsa ini seolah olah tidak dipercaya. Erick Tohir tidak percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri,” katanya.

“Saat ini kita belum melakukan audiensi dengan DPR, tapi kalau pernyataan sikap kami tidak ditanggapi Presiden, kami dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan DPR,” bebernya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Menurutnya, WNA yang menjadi direksi dan komisaris BUMN, tidak menjamin BUMN akan maju. Tidak menjadi jaminan ukuran profesionalitas dan kehebatan kehalian merek.

Dia menambahkan, pihaknya mendapat informasi Direktur Transformasi Bisnis holding Rumah Sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamedika adalah warga negara Australia.

Unggahan yang disebarkan oleh sejumlah media sosial pada Kamis (25/6) malam itu menyebutkan salah satu direksi holding RS BUMN bernama Antonius Rainier Haryanto.

“Kami menyatakan sikap, pecat WNA yang menjadi direksi dan komisaris BUMN,” pungkasnya.

Laporan Akip

Berita Terkait

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terbaru