Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini menyatakan, Bawaslu kini mengutamakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Dengan mengusung konsep pemilu gotong royong, lanjutnya, maka perlu mengikutkan semua elemen masyarakat mencapai tujuan Pemilu 2024 yang lebih baik.
“Karena itu, bukan lagi hanya menganggap peserta pemilu bukan sebagai objek yang harus kita pelototi untuk dicari kesalahan saja. Ini masanya peserta pemilu sebagai kawan yang sedang berkompetisi, sehingga kita sebagai negarawan bekewajiban memberikan rasa nyaman dan aman kepada peserta pemilu dalam berkontestasi sesuai ketentuan norma hukum. Nah kita yang siapkan normanya sehingga semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan aturan,” jelas lelaki kelahiran Malang, 5 Februari 1967 tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum untuk seluruh koordinator divisi (kordiv) hukum dari seluruh provinsi di Indonesia bertemu dalam satu forum guna bertukar pikiran dalam menyamakan persepsi, khususnya dalam konteks regulasi, yaitu Perbawaslu.
“Sosialisasi tidak hanya untuk Perbawaslu yang sudah diundangkan dan diunduh ke JDIH (Jaringan Data dan Informasi Hukum), namun juga diharapkan sebagai autokritik bagi Bawaslu sebagai pemegang kewenangan pembentukan Perbawaslu dari Bawaslu Provinsi. Forum ini sekaligus dapat menjadi rekomendasi bagaimana pembentukan Perbawaslu ke depan,” ungkap Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini. (JFA)
Halaman : 1 2








![Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa [DPP PKB] resmi menetapkan susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [KSB] definitif Dewan Pengurus Cabang [DPC] PKB se-Sumatera Selatan untuk periode 2026-2031. Penetapan tersebut diumumkan langsung Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar melalui rapat virtual pada Kamis 11 Juni 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0000-225x129.jpg)










