Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Palembang Gandeng Media

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kerjasama antara Bawaslu RI dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengawasan terhadap faktor-faktor e-money ataupun e-wallet yang ditakutkan dapat menjadi wadah atau media bagi oknum calon legislator untuk melakukan transaksi politik uang.

Selain itu, pihaknya kesulitan menangkap pelaku politik uang karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek.

Hal ini, memungkinkan pelaku politik uang bisa melakukan praktik politik uang sepanjang dirinya tidak masuk sebagai tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya