WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Nasib guru homorer atau guru non-PNS, hingga saat ini keadaan gaji yang diterima mereka sungguh mengenaskan.
Selain nilai gaji yang diterima mereka tidak seberapa, seringkali gaji yang diharapkan mereka macet di tengah jalan. Padahal bakti kerjanya mengajar siswa di sekolah terkadang melebihi guru PNS.
Jika sudah seperti ini, siapa yang dapat membantu agar gaji mereka dapat mengucur sesuai tugas pokoknya sebagai guru honorer?
HR, guru di Kabupaten Muaraenim, sudah tiga bulan belum menerima gaji. Sebab gaji yang dinantikannya sejak April, Mei dan Juni, belum ia diterima sepeser pun.
“Untunglah saya bisa bekerja sebagai penarik motor online setelah pulang dari sekolah di siang hari. Kalau tidak berusaha begitu, anak dan istri saya bisa mati kelaparan, ” ujar HR ke pada Wideazone.com, Kamis (20/6/2019).
Ia mengajar di sekolah dasar di Kabupaten Muaraenim sejak lima tahun lalu. Tapi HR enggan menjelaskan ia mengajar di sekolah dan daerah mana di Kabupaten Muaraenim tersebut.
Yang jelas ia sudah lima tahun mengajar di sekolah itu sebagai guru honor yang menerima upah tak seberapa, tapi gaji yang diharapkan itu seringkali menggantung.
Sementara AN, seorang guru SDN di OKU Timur pun mengeluhkan nasib yang dialaminya. Ia sudah mengajar selama 10 tahun, tapi hingga saat ini belum ada peluang diangkat menjadi guru PNS. Bahkan ia sudah mencoba menanyakan statusnya ke pada pemegang kebijakan di Dinas Pendidikan OKU Timur, tapi belum ada tanda-tanda pengangkatan. Sedang gaji yang ia terima sangat kecil. “Bahkan kadang-kadang, ketika guru PNS sudah menerima gaji, kami hanya menggigit jari saja. Bahkan sejak April, Mei dan Juni, saya belum menerima gaji sebagai guru honor di sekolah tempat saya mengajar,” katanya.
Sementara untuk membantu memgatasi masalah itu, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Palembang, Fir Azwar, mengatakan itulah perlunya dana bantuan sukarela dari orangtua siswa.
Sebab anggaran pendidikan dari pemerintah nilainya sangat terbatas. Sedangkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak diperkenan untuk digunakan membayar gaji guru honor.
“Karena itu sekolah membutuhkan kerjasama dengan orangtua murid. Dengan bantuan sukarela itu, kita bisa mengatasi kendala gaji guru honor, ” ujar Fir Azwar, di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2019).
Dengan demikian, proses belajar mengajar akan berjalan lancar, sedangkan guru honor tidak merasa dimarjinalkan dalam hak gaji mereka.
Terkait sumbangan sukarela dari orangtua mamang tidak dipaksakan jumlah nilai yang diterima sekolah. “Namanya saja sukarela. Berapa pun sumbangan orangtua siswa tetap diterima untuk kepentingan belajar mengajar di sekolah, ” katanya. (anto)



![Bayumi AP SE MSi [Praktisi dan Ketua Komunitas]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261026-WA0006-225x129.jpg)
![Wali Kota Ratu Dewa mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Sri Haryati, meninjau rumah susun [rusun] Ilir Barat Palembang pada Minggu 25 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261025-WA0007-225x129.jpg)
![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-225x129.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-225x129.jpg)
![Massa Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA Sumsel] menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel], Jumat 23 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0012_copy_1489x694-225x129.jpg)
![Bayumi AP SE MSi [Praktisi dan Ketua Komunitas]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261026-WA0006-129x85.jpg)
![Wali Kota Ratu Dewa mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Sri Haryati, meninjau rumah susun [rusun] Ilir Barat Palembang pada Minggu 25 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261025-WA0007-129x85.jpg)
![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-129x85.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-129x85.jpg)


![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

