Setahun RDPS, Palembang Tancap Gas Menuju 2027: Ekonomi Tumbuh, Stunting Turun Signifikan

MEMASUKI satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Palembang difokuskan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan penguatan daya saing daerah.

Penegasan tersebut disampaikan usai membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis 19 Februari 2026.

Forum strategis ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Palembang, Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin, Anggota Komisi II DPRD Ilyas Hasbullah, serta sejumlah narasumber nasional yang hadir secara virtual. Termasuk Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Ratu Dewa menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen strategis yang menjembatani visi RPJMD dengan kebijakan fiskal daerah melalui KUA-PPAS dan APBD.

“RKPD 2027 adalah momentum konsolidasi arah pembangunan. Kita ingin memastikan proses perencanaan berlangsung partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Dewa.

Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat sinkronisasi antar-perangkat daerah, serta membuka ruang aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Indikator Makro Menguat, Fondasi Ekonomi Kian Stabil

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan dan jasa, serta penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sejumlah indikator makro menunjukkan tren yang menggembirakan.

Pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5 persen sepanjang 2022–2024.

Hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan mencapai 5,82 persen, menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi domestik dan konsumsi masyarakat.

Angka kemiskinan turun dari 9,77 persen (2024) menjadi 9,04 persen (2025), dengan penurunan absolut sebesar 11,28 ribu jiwa.

Inflasi year on year 2025 terkendali di angka 2,92 persen, masih dalam rentang target nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,81 persen.
Prevalensi stunting berhasil ditekan signifikan menjadi 10,60 persen pada 2024 dari 18,90 persen pada 2023.

Menurut Dewa, capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi sosial, penguatan UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam pelayanan dasar.

“Penurunan stunting hampir 8 persen dalam satu tahun bukan kerja biasa. Ini hasil kolaborasi serius antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, hingga peran keluarga,” tegasnya.

Meski demikian, Ratu Dewa mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.

Dinamika global, tekanan ekonomi, perubahan iklim, serta transformasi digital menuntut respons kebijakan yang adaptif dan terukur.

Beberapa isu strategis 2027 antara lain:

– Penguatan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan UMKM.

– Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan.

– Penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan ketimpangan.

– Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas kawasan.

– Ketahanan lingkungan serta mitigasi risiko bencana.

“Ke depan kita tidak hanya berbicara pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. Pembangunan harus menyentuh masyarakat bawah dan memperkuat kelas menengah,” ujar Dewa.

38 Program Prioritas RDPS

Pemerintah Kota Palembang terus menjalankan lima program unggulan utama:
Palembang Sehat
Palembang Cerdas
Palembang Peduli
Palembang Gercep
Palembang Belagak

Kelima program tersebut dijabarkan dalam 38 kegiatan prioritas yang mencakup peningkatan layanan kesehatan, penguatan pendidikan berbasis mutu, digitalisasi pelayanan publik, penataan kota, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Dewa, reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan menjadi kunci keberhasilan implementasi program.

“Kecepatan pelayanan dan ketepatan sasaran adalah indikator keberhasilan kita. Birokrasi harus adaptif, bukan administratif semata,” tegasnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Ratu Dewa berharap lahir rumusan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dewa menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan visi Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera yang berkelanjutan.

“Pembangunan bukan kerja satu pihak. Ini kerja kolektif. Kita ingin memastikan satu tahun pertama ini menjadi fondasi kokoh menuju Palembang 2027 yang lebih maju, inklusif, dan kompetitif,” pungkas Dewa.