Sekjen MUI Harap Pemilu 2024 Hadirkan Kemaslahatan

Ketiga, penurunan nilai demokrasi lebih kepada prosedural, dan mengabaikan substansial.

Keempat, penyelenggaraan Pemilu 2024 belum sepenuhnya konsisten menjalankan regulasi, peraturan, dan perundangan-undangan.

“Kelima, institusi negara termasuk organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhamadiyah rentan ditarik kearah politik praktis untuk mendulung paslon tertentu,” jelasnya.

Dari catatan tersebut, Buya Amirsyah menilai, diperlukan kesadaran bersama (kolektif) agar kompak dan bersatu untuk mewujudkan pemilu yang maslahat.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Muhamadiyah Jakarta ini mendorong lima upaya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang maslahat sebagaimana berikut:

Pertama, masing-masing Paslon tidak hanya siap menang, tapi harus siap kalah, karena dibalik kekalahan paslon, terdapat kemenangan rakyat untuk kedaulatan umat dan bangsa.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya