Presiden: Proses RPJMN Harus Jelas Target yang Dicapai

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tak hanya menjadi dokumen formalitas semata.

Namun Presiden Joko Widodo meminta agar RPJMN dapt menjadi panduan dalam rencana melangkah ke depan untuk menuju Indonesia Maju.

Terkait RPJMN 2020-2024, Kepala Negara memberikan lima arahan ke pada jajarannya. “Apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus kelas dampaknya bagi rakyat kita,” ujar Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna membahas RPJMN 2020-2024, di kantor Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Prseiden, target pelaksanaan RPJMN itu benar-benar terukur. Artinya, harus dikalkulasi dengan perhitungan yang baik, serta diukur dari berbagai aspek. “Yah, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global saat ini,” ujar Presiden.

Contohnya, kata Presiden, target pertumbuhan ekokomi harus dikalkulasi dengan baik, disertai dengan strategi pencapaiannya. Demikian pula dengan penurunan angka kemiskinan. Artinya angka penurunan kemiskinan itu harus jelas dan harus ditempuh dalam waktu yang jelas pula.

Outcome dan dampaknya, manfaatnya bagi rakyat dapat bisa diukur, sehingga dapat dimonitor dan bisa dijadikan pegangan bersama. Dengan demikian dapat dievaluasi secara bersama.

Kedua, Kepala Negara ingin dokumen RPJMN bisa dijadikan peta jalan bagaimana mancapai taget-target itu. Artinya, jalan yang jelas, dan tahapan seperti apa, rutenya apa saja, sehingga benar-benar realistis. “Jangan dilakukan secara abstrak dan jangan normatif,” katanya.

Pada tahapan ketiga, Presiden kembali menegaskan, tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajaran harus mengacu ke RPJMN sebagai ruang penuangan visi misi presiden dan wakil presiden.

Presiden ingin semua program bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat hingga ke daerah, fan dimulai dari RPJMN.

“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, kemudian sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian. Karena itu saya minta agar Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas daotenkadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden,” urainya.

Keempat, Presiden menekankan agar rancangan perencanaan harus dibuat tersambung dengan penganggaran dan tersampai dengan baik oleh kementerian. Presiden juga meminta agar apa yang sudah dikerjakan RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian serta tidak sama dengan yang dianggarkan Kementerian Keuangan.

Karena itu Presiden meminta Kementerian Bappenas, Kementrian Keuangan harus menjadi “tangan” Presiden dalam memastikan terwujudnya RPJMN sesuai rancangan anggaran kementerian-kementerian.

Pada tahapan kelima, Kepala Negara meminta agar sinerji antarlintas kementerian/lembaga dan pemerintah hendaknya terus dibangun bersama. Dengan demikian ada kesamaan gerak langkah dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Di samping itu, Presiden meminta agar para menteri dapat memperkuat pengendalian eksekusi semua program di lapangan.

“Terkadang kita kaya dengan perencanaan. Namun miskin implementasi dan eksekusinya. Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” katanya. (rel/abror vandoze/anto narasoma)