RATUSAN guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia [PGRI] Sumatera Selatan mempertanyakan upaya pemerintah kota [Pemkot] atas usulan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK].
Lantaran, besok adalah hari terakhir untuk mengisi e-Formasi dalam pengangkatan PPPK.
“Hari ini dan esok terakhir mengisi e-Formasi, karena e-Formasi itu dikunci dan berakhir besok,” kata Ketua Forum Guru Honorer Palembang David Syahputra usai melakukan konsolidasi di Kantor PGRI Palembang, Kamis [07/07/2022].
Dijelaskan David, kami mendapat kabar bahwa Pemkot Palembang belum sama sekali membuka atau pun hanya sedikit membuka peluang dalam e-Formasi PPPK kota Palembang. “Sedangkan guru yang dibutuhkan sebanyak 3500,” ujarnya.
Berkaitan dengan itu, sambung David jika Pemkot hanya mengajukan sedikit, artinya 2000 hingga 3000 terancam belum bisa diangkat PPPK.
“Rata rata mereka sudah bekerja di atas 3 sampai dengan 15 tahun dan ini gabungan dari guru yang melingkupi SD dan SMP,” tegasnya.
Saat ini, diketahui Forum Guru Honorer tersebut mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM] Palembang.
Sementara itu, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto mengharapkan seluruh guru honorer baik itu yang sudah lulus passing grade atau pun itu B2, B3 dan B4, ini kan jelas terdapat usulan Dinas Pendidikan itu sudah jelas bahwa ada 4272. “Hal ini sudah diperhitungkan dalam dana alokasi umum [DAU], artinya semuanya itu sudah dikalkulasikan gaji pokoknya,” ujar Zulinto.
Kenapa kita tidak mau mengambilnya? sambung Zulinto, sedangkan kekurangan guru ini sudah sangat signifikan.
Menurut Zulinto daerah itu hanya menyediakan tunjangan saja, dan tunjangan itu sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau daerah tidak mampu, samakan saja, itu pun saya pertanyakan dengan Kemenkeu, itu urusan daerah!
“Hal ini sudah disetujui saat saya menghadiri Rakornas di Jakarta. Dan Pak Sekda saat memimpin rapat di Jogja juga sudah setuju 3500, pada saat tiba si Palembang juga disampaikan ke Pak Walikota, beliau pun setuju. Artinya kita harus dapat mencerna apa yang dikatakan Pimpinan [Walikota],” tegasnya.
Laporan Hasan Basri | Editor Abror Vandozer







![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-225x129.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-225x129.jpg)




![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-129x85.jpg)


![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)

![Presiden RI Prabowo Subianto [gambar Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20250227-WA0099-scaled-266x266-1-266x200.jpg)
