Pemporov Sumsel Sampaikan Masukan ke Anggota DPD RI

- Jurnalis

Selasa, 27 April 2021 - 22:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya

Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menerima kunjungan kerja sekaligus dalam rangka  reses Anggota Komite IV DPD RI Arniza Nilawati SE MM di ruang rapat Bina Praja, Selasa (27/4/21). 

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Mawardi bersama Anggota Komite I DPD RI, Arniza Nilawati membahas perencanaan program daerah dalam  percepatan penanganan sosial ekonomi dampak pandemi COVID-19.

Anggota Komite IV DPD RI Arniza Nilawati SE MM
Anggota Komite IV DPD RI Arniza Nilawati SE MM

Diakui Mawardi, pandemi ikut mempengaruhi berbagai upaya penanganan sosial ekonomi di Sumsel. Namun, pihaknya telah melakukan berbagai upaya solusi agar tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Penanganan sosial ekonomi di tengah pandemi di Provinsi Sumsel tetap dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Wagub Mawardi  berharap  melalui reses  yang dilakukan anggota DPD RI utusan Sumsel tersebut, berbagai kendala dalam percepatan ekonomi sosial di Sumsel  dapat direspon pemerintah pusat melalui DPD RI. 

“Pertemuan ini kita harapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Sehingga pesan yang kita sampaikan ini bisa diteruskan pihak anggota DPD RI ke pihak pengambil kebijakan pusat,” terangnya. 

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati mengatakan, reses merupakan salah satu tugas pokok yang diemban DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. 

Baca Juga:  Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

“Kita datang langsung, mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di daerah, khususnya di Sumsel. Sehingga bisa disampaikan ke pihak pengambil keputusan pusat untuk menemukan solusinya,” ucapnya. 

Dijelaskannya, ruang lingkup kerja Komisi IV DPD RI yang diemban pihaknya mencakup 17 kabupaten/kota di Sumsel. Sehingga cukup menyulitkan pihaknya untuk mendapatkan informasi dan kendala yang dihadapi jika tidak terjun secara langsung ke lapangan. 

“Ranah kerja kita terkait keuangan negara. Kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik di tengah pandemi Covid-19, termasuk masalah bansos dan lain sebagainya,” ucapnya. (Abror Vandozer/Adv)

Berita Terkait

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terbaru