JANJI umat Islam untuk turun ke jalan apabila pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tetap mengedepankan RUU HIP, ditepatinya hari ini.
Para pengunjuk rasa meminta agar Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang murni diusulkan DPR dicabut dari Program Legsilasi Nasional (Prolegnas).
Dalam aksinya, massa aksi membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan “Batalkan & Cabut RUU HIP Sampai ke Akar-akarnya”.
Dari bunyi spanduk yang tertulis, dapat dinilai sejauh apa ketidaksukaan massa pengunjukrasa terhadap RUU HIP.
Ia juga menuntut MPR untuk menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Joko Widodo. Edy menilai, pemerintahan Jokowi membuka ruang besar bagi bangkitnya PKI dan neo-komunisme.
Terkait tuntutan pengunjuk rasa, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Atian, menyatakan bahwa PA 212 itu salah alamat. Karena RUU HIP merupakan usulan DPR.
Dalam kaitan RUU HIP, kata Donny, Presiden telah memerintahkan untuk menunda pembahasan tentang rencana undang-undang tersebut.
Penundaan itu diberlakukan agar mendapat masukan dari semua pemangku kepentingan. “Artinya, tuntutan pemakzulan Joko Widodo itu absurd dan salah alamat,” tukas Donny, saat dikonfirmasi.
Menurut Donny, pemerintah sudah memerintahkan agar pembahasan RUU HIP itu ditunda. Dalam kaitan ini, kata Donny, Presiden Joko Widodo tidak memberikan surat presiden (surpres).
“Presiden sudah meminta agar pembahasan RUU HIP itu ditunda agar draftnya dapat disempurnakan,” katanya. (*)
Laporan Abv
Editor Anto Narasoma
