Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Proaktif Lapor SPT PPh

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota agar proaktif melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan [SPT PPh] tepat waktu. 

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tito Karnavian dalam keterangannya dikutip dari laman Kemendagri, Jumat [11/3/2022].

Mendagri mengimbau jajaran pemerintahan daerah [pemda] lainnya, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD], para kepala dinas, hingga jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa agar segera melaporkan SPT tahunan di kantor pajak di daerah masing-masing atau menggunakan sistem e-Filing sebelum 31 Maret 2022.

Langkah ini, ujar Mendagri, bakal menggerakkan masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Sebab, apa yang dilakukan kepala daerah akan dicontoh oleh masyarakat.

“Ini menjadi bola salju yang besar, otomatis kita berharap kewajiban kita sebagai warga negara sudah terlaksana, kita juga aman secara hukum, dan kemudian negara kita akan mendapatkan penghasilan tambahan pendapatan,” ungkapnya.

Tito menambahkan, pendapatan tersebut nantinya juga akan ditransfer ke pemda. Ini menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] dari mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa [TKDD]. Dana TKDD tersebut, salah satunya bersumber dari pajak.

“Jadi makin banyak (pendapatan pajak), mudah-mudahan transfer juga akan makin besar ke daerah-daerah,” tambahnya.

Oleh karena itu, Mendagri kembali mengingatkan pemda serta jajaran perangkat daerah termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara [ASN] untuk segera melaporkan SPT Tahunan  tepat waktu.
Bagi pemda, Tito menegaskan utamanya kepala daerah yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpajakan.

“Ada sanksi sesuai aturan undang-undang lah. Tetapi kita juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum, mana yang tidak. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai aturan itu, di antaranya teguran,” tandasnya.

Sebelumnya. Tito Karnavian telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Rabu, 9 Maret 2022. [Ab/red]