Layanan Buy The Service, Moda Baru Transportasi Publik di Perkotaan

Sebagai upaya menjaga iklim persaingan usaha dengan angkutan eksisting, Pemerintah perlu menetapkan tarif PNBP terkait layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS ini. Untuk itu, sebelum menetapkan tarif Layanan BTS serta untuk menyempurnakan konsep pengaturan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan forum Komunikasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Jenis dan Tarif PNBP Volatil Kementerian Perhubungan untuk menyerap masukan serta memberikan gambaran pengaturan kepada stakeholders.

Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada pada Kamis, 28 Juli 2022 secara hybrid. Kegiatan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan transportasi seperti Kementerian/Lembaga, DPP Organda, YLKI, Mitra Kerja, Akademisi serta menghadirkan Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan Kementerian Lembaga IIIB, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, serta Dr. Okto Risdianto Manullang sebagai Pakar Transportasi dan Tata Kota, sebagai narasumber.

Kasubdit Potensi Penerimaan dan Pengawasan Kementerian Lembaga IIIB, Anaz Fazri dalam paparanya menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan tarif Layanan BTS ini telah melalui kajian yang mendalam di 10 kota untuk memperoleh Availability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dari masyarakat terhadap layanan angkutan perkotaan. Namun demikian, melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan masukan-masukan terkait pengaturan tarif layanan BTS ini.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya