Khadijah Rektor UIN, Banyak Pihak Kecewa

TERPILIHNYA Prof Dr Nyanyu Khadijah SAg MSi sebagai rektor Univeritas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, memicu ketidakpuasan sejumlah pihak.

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG —- Pengamat dan akademisi yang meminta namanya diinisialkan saja (T), mengatakan bahwa terpilihnya Ibu Nyanyu Khadijah sebagai rektor UIN Raden Fatah Palembang, telah mencederai prinsif keadilan dan profesionalitas pendidikan. Mengapa?

Menurut dia, banyak pihak yang menyampaikan ke padanya bahwa proses persyaratan dan keputusan yang zalim.

“Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Ibu Nyayu Khadijah sebagai rektor UIN Raden Fatah Palembang adalah maladministrasi. Ini bisa menjadi perhatian ombudsman,” ujar T ke pada Wideazone.com dan ZoomPost, Senin (27/7/2020).

Jika ini faktanya, kata T, tak perlu lagi adanya sidang senat. Harusnya digelar saja sidang komsel agar hemat biaya dan menteri agama bisa menunjuk langsung Ibu Khadijah sebagai rektor UIN. Dengan demikian tidak menghabiskan biaya negara.

Menurut T, terkait adanya masalah itu, harus ada perombakan sistem di PMA. Dalam pemilihan rektor di lingkup UIN tak terjadi lagi hal seperti ini.

“Kita bisa menyontoh sistem pemilihan rektor di universitas negeri yang diatur Permendilbud No 24 tahun 2010 tentang pemilihan rektor. Artinya, 35 persen suara menteri dan 65 persen senat. Dari perpaduan ini, katanya.

Menurut dia, figur terpilih benar-benar murni berasal dari suara internal kampus. Jauh dari polemik dan kepentingan politik.

Sementara itu, terkait masalah ini, seorang senat berinisal A, mengatakan Dewan Senat UIN Raden Fatah sempat kecewa. Sebab dewan menganggap rekomendasi kementerian agama seperti diatur dalam PMA yang tidak dijadikan pertimbangan.

Pada final pertimbangan Senat UIN Raden Fatah, katanya, ditugaskan melakukan penilaian secara kualitatif tentang kelayakan figur yang ditetapkan sebagai rektor.

Dengan dilantiknya Prof Dr Nyayu Khadijah SAg MSi, dari kalangan internal UIN Raden Fatah menganggap bahwa pengabaian aspirasi internal kampus yang telah menetapkan Prof Sirozi secara obyektif, ssngat disesalkan. Padahal posisi Sirozi berada di atas dibanding kandidat lain.

Dengan fakta ini, bisa dijadikan bahan pertimbangan revisi PMA Nomor 68 tahun 2015 yang dinilai sangat potensial membuka pintu KKN, kepentingan kelompok dan mencederai prinsip-prinsip keadilan dan profesionalitas. (*)

Laporan Abror Vandozer
Editor Anto Narasoma