“Jadi dia masih berlaku selama dua tahun. Kalau dalam dua tahun tidak diperbaiki, maka seluruh UU, pasal yang sudah tidak diberlakukan lagi dengan UU Cipta Kerja itu kembali akan hidup. Maka tenggat waktu dua tahun ini jadi penentu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jimly juga meminta DPR maupun pemerintah memecah UU Cipta Kerja menjadi beberapa klaster. Menurutnya, UU yang terdiri dari sejumlah klaster itu terlalu tebal.
“Apa enggak bisa jadi 11 UU, atau disederhanakan jadi 5 UU? Karena kalau objektif, ini terlalu tebal,” ujarnya.
Jimly mengaku menjadi salah satu orang yang mengusulkan omnibus law ke pemerintah sejak 10 tahun lalu. Usulan penggunaan metode omnibus law itu bertujuan untuk penataan hukum, bukan sekedar untuk kepentingan bisnis.
“Sebenarnya ini ide untuk penataan hukum, bukan hanya untuk bisnis, ease of doing business. Sebaiknya, pada tahap-tahap awal ini jangan terlalu tebal dulu,” katanya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-225x129.jpg)




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-129x85.jpg)




![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
