INPRES PTSL 2/2018 Dinodai, Bagindo Minta BPN Tutup Celah

Upaya untuk mencegah, harusnya dipikirkan juga terkait kesejahteraan mereka, apakah cukup atau tidak. Agar persoalan dapat dihilangkan dan kinerja mereka dapat lebih baik. Apabila kesejahteraan telah terpenuhi masih saja berulang, terus siapa yang disalahkan?

“Dulu persoalan joki dalam penerimaan PNS dapat bisa diatasi dan ditutup. Sekarang terkait permainan pada kepengurusan tanah, sebenarnya mudah! Bila terdapat ruang, segera tutup. Kita tunggu perubahan dari pihak BPN, dalam mengupayakan pengawasan dari internalnya sendiri,” tuturnya.

Ia mengimbau agar dalam BPN dilakukan pengwasan yang ketat, terkait tindakan di luar koridor atau sistem yang diberlakukan. Bila perlu kepengurusan tanah, sertifikat, pegukuran yang dilakukan pihak BPN diekspose ke publik.

“Dengan melakukan itu, masyarakat dapat mengetahui kendala, baik tanah bermasalah ataupun yang tidak. Jangan sampai masih ada calo, oknum oknum terkait yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari itu,” imbaunya.

Diharapkan antar instansi untuk melakukan monitoring, agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Kita ketahui konflik agraria ini nomor wahid [satu] selalu terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. “Dari masa orde lama, orde baru hingga saat ini permasalahan agraria masih mendominasi di Negeri ini, tinggal bagaimana untuk meminilaisirnya. Terkadang mafia ataupun pemainnya diduga terdapat di instansi tersebut,” jelasnya.

“Berikan tindakan tegas terhadap oknum oknum, para calo yang terdapat di eksternal maupun internal bila perlu copot dari jabatannya dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap persoalan itu,” tambahnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya