INPRES PTSL 2/2018 Dinodai, Bagindo Minta BPN Tutup Celah

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL] yang dicanangkan Presiden Joko Widodo [Jokowi] dengan mengeluarkan instruksi Presiden [Inpres] nomor 2 tahun 2018 dinodai oleh beberapa oknum Badan Pertanahan Nasional [BPN].

“Artinya sistem tersebut masih terdapat celah, untuk memanfaatkan jabatan terkait di posisi mereka di dalam kepengurusan itu,” kata Pengamat Politik dan Sosial, Bagindo Togar dalam keterangannya ke pada Wideazone.com dan Zoom Post, Rabu [02/3/2022].

Dikatakan Bagindo, tak hanya kedua oknum BPN Kota Palembang yang telah menyandang status tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri [Kejari] Palembang, boleh diduga juga terdapat beberapa oknum BPN Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI] yang tak lama lagi bakal mendapat gelar serupa [tersangka].

“Permasalahan ini masih hangat, mengingat persoalan terkait kepengurusan tanah masih ada ruang [celah]. Belum sempurna sistem ini [PTSL],” ungkapnya.

Bagaimana masalah ini dapat selesai? Bila masih terdapat oknum dari BPN sendiri yang menggunakan kekuasaan [jabatan] mereka untuk meraup keuntungan dari rantai kepengurusan itu [tanah].

“Pegawai BPN dituntut untuk lebih profesional, namun apakah hal tersebut dapat dilakukan dan diwujudkan? Jika oknum pegawai masih melakukan praktik praktik untuk menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan mereka [oknum pegawai],” ujar Eks Ketua FISIP Universitas Sriwijaya [Unsri] ini.

Tapi, menurut Bagindo, kembali lagi terhadap integritas dan profesionalitas pegawai itu. Tetap saja bila kesempatan untuk mencari ruang terhadap sistem masih ada. Ada ataupun tidak tergantung pada sikap mereka. “BPN harus bisa memulihkan kembali serta membersihkan praktik praktik oknum oknum yang menjurus pada kebobrokan. Harusnya ada pengawasan secara sistematis di instansi itu untuk menghindari dan mengantisipasi hal serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya