Ini Alasan Pemerintah Larang Aktivitas FPI

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Berdasarkan peraturan perundang-undangan undangan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 82 PPU112013 tertanggal 23 Desember 2014, Pemerintah melarang aktivitas dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) karena tidak lagi mempunyai legal standing. 

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD dalam Konferensi Pers di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

“Baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ungkap Mahfud.

Dijelaskannya, sejumlah alasan terkait pelarangan FPI, salah satu alasannya FPI sering melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar aturan aturan yang berlaku.

“Bahwa FPI sejak 21 Juni 2019 secara De Jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” sebut Mahfud MD.

Dalam Konferensi Pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud MD didampingi sejumlah petinggi lembaga negara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK. (Abror Vandozer/Rel)