HIMPKA Desak Pj Gubernur Pecat Plh Kadisdik Sutoko

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dengan spanduk terbentang bertuliskan

Dengan spanduk terbentang bertuliskan "Pecat Sutoko Atas Kegaduhan PPDB Sumsel 2023-2024" puluhan massa dari DPD Keluarga Taman Siswa Indonesia Sumatera Selatan [HIMPKA Sumsel] menggeruduk Kantor Gubernur Sumsel, Senin 8 Juli 2024.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Dengan spanduk terbentang bertuliskan “Pecat Sutoko Atas Kegaduhan PPDB Sumsel 2023-2024” puluhan massa dari DPD Keluarga Taman Siswa Indonesia Sumatera Selatan [HIMPKA Sumsel] mendesak Penjabat Gubernur Elen Setiadi untuk memecat Plh Kadisdik Sumsel Sutoko.

Sebab, mereka menilai Plh Kadisdik Sumsel bertanggung jawab atas kegaduhan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] tingkat SMA tahun 2023-2024.

“Kita minta pecat Sutoko karena sudah membuat gaduh PPDB tahun 2023/2024, padahal ia sudah diganti dan sudah ada definitif Kadis tapi malah sekarang jadi Plh Kadisdik Sumsel,” teriak Ali Goik, salah satu orator aksi dalam gelaran demonstrasi di gerbang Kantor Gubernur Sumsel, Senin 8 Juli 2024.

Massa aksi pun diterima pihak Inspektorat Pemprov Sumsel untuk menyikapi tuntutan HIMPKA.

Koordiantor Lapangan [Korlap], Ki Musmulyono, menyatakan bahwa ini adalah aksi kedelapan yang mereka lakukan tanpa pernah ditemui langsung Pj Gubernur.

Baca Juga:  Gubernur Herman Deru Minta Pemkab OKI Jaga Stabilitas Bahan Pokok

“Tuntutan ini penting bagi masa depan anak-anak. Kami juga sudah menyampaikan hal ini ke DPRD,” ujarnya dengan lantang.

Dalam tuntutannya, HIMPKA mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera merekomensikan penggantian dan pemecatan Kepala Disdik Sumsel serta Kabid SMA dan Kasi SMK yang dianggap gagal dan bertanggung jawab atas carut-marutnya PPDB tahun 2023 dan 2024.

Meminta Pj Gubernur Sumsel untuk mencabut Surat Keputusan [SK] Pj Gubernur nomor 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Pergub 13/2021 yang lebih sesuai dengan kearifan lokal di Sumsel.

“Mengingat infrastruktur yang belum memadai sehingga Permendikbud 1/2021 belum bisa diterapkan,” tegasnya.

Selain itu, masa menggulirkan desakan terhadap Pj Gubernur Sumsel yang baru untuk segera membenahi masalah PPDB 2024 dan dampaknya, terutama yang mempengaruhi psikologis anak dan risiko putus sekolah bagi anak-anak kurang mampu di Provinsi Sumsel.

Baca Juga:  Gubernur Herman Deru Dampingi Mentan Amran Sulaiman Tinjau Operasi Pangan Murah

Menanggapi hal itu, pihak Gubernur melalui bidang Investigasi Inspektorat Pemprov Sumsel menyatakan bahwa hal ini akan menjadi perhatian mereka dan akan disampaikan kepada atasan.

Pantauan di lapangan, massa tetap menunggu di depan gerbang kantor Gubernur Sumsel hingga aksi mereka ditemui langsung oleh Pj Gubernur.

Setelah menunggu cukup lama, massa aksi akhirnya menerobos pagar dan masuk ke halaman kantor gubernur, sempat beradu argumen dengan Kasatpol PP.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Kasatpol PP bahwa Pj Gubernur sedang berada di Jakarta dan OPD tidak berada di tempat, massa aksi akhirnya diterima Kasubag Protokol Agung yang menjadwalkan pertemuan antara HIMPKA dan Pj Gubernur setelah kembalinya Pj Gubernur ke Palembang.

Laporan Hasan Basri | Editor AbV

Berita Terkait

Soal Puluhan WNA di PT CRBC Muba, Imigrasi: Tak Kantongi Izin Ditindak
Puluhan WNA Cina Banjir di PT CRBC Muba, Pribumi “Kuli Parit”
FAKTA Kredit Macet PT Coffinfo-Bank Sumsel Babel Rp50 Miliar: Diduga Mark Up Nilai Agunan, Harganya Segini…
Tolak Pemeriksaan, Kejaksaan Tahan H Alim di Rutan Pakjo
Gubernur Herman Deru Siapkan Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten OKI
Gubernur Herman Deru Minta Pemkab OKI Jaga Stabilitas Bahan Pokok
Bantu Warga Penuhi Kebutuhan, Feby Deru Buka Operasi Pasar Ramadan 2025
Gubernur Herman Deru bersama Wagub Cik Ujang Jalin Koordinasi Erat dlengan Kanwil DJPb Kemenkeu Sumsel
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 17:35 WIB

Soal Puluhan WNA di PT CRBC Muba, Imigrasi: Tak Kantongi Izin Ditindak

Minggu, 16 Maret 2025 - 16:57 WIB

Puluhan WNA Cina Banjir di PT CRBC Muba, Pribumi “Kuli Parit”

Selasa, 11 Maret 2025 - 18:14 WIB

FAKTA Kredit Macet PT Coffinfo-Bank Sumsel Babel Rp50 Miliar: Diduga Mark Up Nilai Agunan, Harganya Segini…

Senin, 10 Maret 2025 - 19:24 WIB

Tolak Pemeriksaan, Kejaksaan Tahan H Alim di Rutan Pakjo

Minggu, 9 Maret 2025 - 14:32 WIB

Gubernur Herman Deru Siapkan Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten OKI

Berita Terbaru

Puluhan warga negara asing [WNA] asal Cina membanjiri PT China Road and Bridge Coorporation [CRBC] di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Breaking News

Puluhan WNA Cina Banjir di PT CRBC Muba, Pribumi “Kuli Parit”

Minggu, 16 Mar 2025 - 16:57 WIB

Kondisi warga dusun 3 Slaro Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin tanpa aliran liatrik, padahal instalasi sudah terpasang.

Breaking News

Warga Slaro Tagih Janji Bupati-Wabup Muba Soal Listrik

Sabtu, 15 Mar 2025 - 16:49 WIB

Pemerintah Desa [Pemdes] Peracak Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur menggelar Musyawarah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

OKU Timur

Pemdes Peracak Jaya Serap Aspirasi Masyarakat dengan Musyawarah

Sabtu, 15 Mar 2025 - 07:23 WIB