Herman Deru Harapkan Komnas HAM Pertajam Literasi Kadarkum bagi Masyarakat Sumsel

- Jurnalis

Senin, 22 Mei 2023 - 20:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumsel H Herman Deru, ketika menerima kunjungan kerja jajaran Komnas HAM, di ruang tamu Gubernur, Senin 22 Mei 2023.

Gubernur Sumsel H Herman Deru, ketika menerima kunjungan kerja jajaran Komnas HAM, di ruang tamu Gubernur, Senin 22 Mei 2023.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Gubernur Sumsel H Herman Deru terus memasifkan upaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Salah satunya dengan mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
 
“Sumsel ini memiliki program kadarkum yang dapat kita sinergikan dengan Komnas Ham. Kita ingin masyarakat Sumsel terbebas dari ketidaktahuan baik melanggar atau dilanggar hak asasinya,” ungkap Herman Deru, ketika menerima kunjungan kerja jajaran Komnas HAM, di ruang tamu Gubernur, Senin 22 Mei 2023.
 
Menurutnya, literasi hukum merupakan opsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat dalam menggunakan hukum tersebut.
 
“Literasi hukum merupakan hal yang perlu kita pertajam agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya,” tuturnya.
 
Terkait dengan sedikitnya jumlah aduan tentang pelanggaran Ham yang ada di Sumsel, Herman Deru menuturkan, hal tersebut dimungkinkan karena tidak adanya pelanggaran yang terjadi atau juga kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum tersebut.
 
Sebab itulah, Herman Deru mengusulkan agar Komnas Ham dapat membuat perwakilan di Sumsel sehingga kedepan bisa bergerak cepat dalam merespon aduan masyarakat.
 
“Persoalan sumsel tidak begitu terkemuka aduannya, bukan berarti tidak ada. Mungkin masyarakat tidak sadar bahwa hak mereka direnggut oleh orang lain. Maka dari itu, nanti kami minta ada personil dari Komnas HAM untuk ikut dalam program Kadarkum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran HAM itu sendiri,” sebutnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM RI, Abdul Haris Semendawai menyampaikan, jika komunikasi bersama pemerintah daerah hal yang penting dilakukan Komnas Ham.
 
Hal itu agar terciptanya kondisi yang kondusif bagi Hak Asasi Manusia.
 
“Maka dari itu hubungan dengan Pemda harus digalakkan agar kerja ini berjalan baik baik”, tuturnya.
 
Selain untuk bersilaturahmi, ia juga menyampaikan bahwa kunjungannya di Sumsel dalam rangka mendorong kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 
“Upaya ini untuk menjangkau korban pelanggaran HAM untuk dapat melaporkan kasus mereka yang mungkin masyarakat belum ketahui,” pungkasnya.***
 

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terkait

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Berita Terbaru