WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melalui Gerakan Pengendalian Inflasi se-Sumatera Selatan (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah se-Sumatera Selatan (GPMSS) dinilai mampu menjaga kestabilan harga komoditas bahan pokok.
Hal ini diungkapkan langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Moh Wahyu Yulianto saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) bulanan di Kantor BPS Sumsel, Kamis, (1/4/2024).
Menurut Wahyu, pada bulan Januari 2024 Provinsi Sumsel mengalami deflasi m-to-m sebesar 0,08% dan inflasi y-on-y sebesar 3,35% juga deflasi y-to-d sebesar 0,08%. Deflasi ini merupakan akumulasi dari seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami deflasi pada Januari 2024 secara m to-m.
Menurut Moh Wahyu, kebijakan Pemprov Sumsel seperti upaya pengendalian inflasi yang masif dilakukan dengan mencanangkan Gerakan Pengendalian Inflasi se-Sumatera Selatan (GPISS) juga ikut mempengaruhi terhadap kestabilan dari sisi harga. Hal ini dikarenakan tak henti-hentinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu upaya pengendalian inflasi yang masif dilakukan di Sumsel, yaitu dicanangkannya Gerakan Pengendalian Inflasi se-Sumatera Selatan ini tentu juga mempengaruhi terhadap kestabilan dari sisi harga,” ucap Wahyu.
“Dan juga dilakukan operasi pasar, sidak pasar, pasar murah dan pangan murah yang masif dilakukan di seluruh Sumatera Selatan,” sambungnya.
Meski pada bulan Januari terjadi deflasi di Sumsel, namun tekanan inflasi beberapa bulan kedepan masih relatif cukup tinggi karena akan ada beberapa momen seperti Pileg dan Pilpres, Imlek, Ramadhan dan idul fitri sehingga diperlukan upaya untuk menjaga kestabilan harga. Wahyu berharap program-program yang telah dilaksanakan tersebut dapat terus dilanjutkan secara intens.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan apresiasinya pada BPS serta stakeholder terkait yang telah bekerjasama menyajikan data dengan begitu baik. Iklim tersebut harapnya tetap terjaga tanpa mengurangi independensi masing-masing instansi.
Dia juga mengapresiasi semua pihak baik itu kepala OPD, Bupati, Walikota serra Forkopimda, BUMD dan BUMN yang telah bekerja keras memperbaiki perekonomian dan memajukan pembangunan daerah.
“Rilis BPS ini penting sebagai bahan kita untuk evaluasi kinerja selama ini. Tanpa evaluasi kita tentu tidak bisa mengikuti kinerja dan ini juga penting sebagai dasar kita mengambil kebijakan ke depan,” ucap Fatoni.
Menurut Fatoni gerakan penanganan inflasi serta gerakan operasi pasar murah secara serentak perlu dilakukan agar manfaatnya lebih terasa. Dia mengimbau Bupati/Walikota melakukan hal serupa di daerah masing-masing sehingga masyarakat mampu membeli harga sembako murah.
“Pasar murah ini sudah kita lakukan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis. BUMD, BUMN dan swasta juga silakan gelar agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Dalam menekan laju inflasi, Pemprov tak hanya menggelar operasi pasar murah namun juga menghadirkan Toko Kebutuhan Bahan Pokok (Toko Kepo). Toko tersebut dibuka setiap hari dengan menyediakan bahan sembako dengan harga lebih murah dari pasaran. Fatoni mengimbau Toko Kepo juga dihadirkan di tiap Kabupaten/Kota di Sumsel. [AbV/red]