Gelombang Kritik Fasilitas Miliaran Wakil Pimpinan DPRD Sumsel, Pengamat: Tunduk Batal–Mundur hingga Belenggu Politik Anggaran

Tidak Proporsional hingga Belenggu Politik Anggaran

Kritik juga datang dari kalangan pegiat antikorupsi. Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya [SIRA], Rahmat Sandi, menilai sejumlah rencana pengadaan tersebut tidak proporsional dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi.

Ia mencontohkan rencana pembangunan aula yang dianggarkan mencapai Rp1,8 miliar oleh Wakil Ketua DPRD Nopianto. Menurutnya, penggunaan aula tersebut tidak akan terjadi setiap hari sehingga anggaran sebesar itu sulit dibenarkan.

“Kalau hanya untuk kegiatan seremonial atau rapat tertentu, lebih baik sewa tenda. Itu jauh lebih efisien dan tidak membebani anggaran daerah,” katanya.

Sandi juga menilai pengadaan perangkat audio dengan nilai besar tidak memiliki urgensi tinggi. “Ini bukan konser. Yang penting suara rapat bisa didengar jelas. Tidak perlu berlebihan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut kehati-hatian dalam menggunakan anggaran publik. Prioritas seharusnya diberikan pada program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kalau kondisi keuangan negara sedang bagus mungkin tidak masalah. Tapi sekarang seharusnya anggaran diarahkan untuk pembangunan dan bantuan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah,” katanya.

Sandi juga menyoroti peran Badan Anggaran [Banggar] DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Menurutnya, pengajuan anggaran seperti ini seharusnya dapat dikritisi sejak tahap pembahasan internal.

Namun ia menduga dinamika politik di dalam lembaga legislatif sering kali membuat fungsi pengawasan internal tidak berjalan optimal. “Seharusnya Ketua Banggar berani mempertanyakan urgensi anggaran seperti ini. Tapi kenyataannya sering kali terbelenggu kekuatan politik,” ujarnya.

Ia menilai ada kemungkinan kekuatan politik tertentu mendorong pengesahan anggaran yang tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.

Kontroversi ini menjadi ujian bagi sensitivitas wakil rakyat terhadap aspirasi publik. Dengan masa jabatan yang masih panjang hingga Pemilu 2029, sikap para pimpinan DPRD dalam merespons kritik dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Pengamat menilai bahwa dalam sistem demokrasi, publik memiliki memori politik yang panjang. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat berpotensi mempengaruhi pilihan politik di masa depan.

Karena itu, sejumlah pihak berharap polemik ini menjadi momentum introspeksi bagi elit politik daerah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran publik.

Di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan masyarakat yang masih besar, publik kini menunggu langkah konkret dari para wakil pimpinan DPRD Sumsel: membatalkan rencana pengadaan tersebut atau tetap mempertahankannya dengan segala konsekuensi politik yang mungkin menyusul.

Laporan L/Editor Abror Vandozer

Halaman : 1 2