WIDEAZONE.com, JAKARTA | Kasus penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak hingga hari ini semakin mengkhawatirkan.
Jumlah angka dari anak yang mengalami gagal ginjal tersebut meningkat drastis menjadi 56 %.
Artinya, terdapat 255 anak yang mengalami penyakit itu, 143 orang di antaranya meninggal dunia.
Dari tingginya kasus gagal ginjal akut tersebut, pihak-pihak terkait saling lempar tanggung jawab. Bahkan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan perusahaan farmasi belum ada yang menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat.
Dari hasil analisis, beredarnya obat yang mengandung etilen glikol (EG) itu sangat membingungkan masyarakat.
Kepala BPOM Penny Lukito, mengatakan selain lembaganya yang bertanggung jawab penuh atas kasus itu, industri farmasi juga sangat terkait dengan meningkatkan kematian anak atas penyakit gagal ginjal akut tersebut.
Perusahaan farmasi, kata Penny, bertanggung jawab penuh atas keamanan, mutu, dan khasiat produk obat sebelum diedarkan ke masyarakat.
Menurut Penny, ada hikmah di balik kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak-anak itu.
“Selalu ada hikmah di balik kasus ini. Artinya akan kita gunakan untuk memperkuat atau memperbaiki sistem peredaran post market yang ada,” ujar Penny.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa keluarga korban gagal ginjal akut tersebut, bisa menggugat perusahaan farmasi. Sebab produknya tidak memenuhi standar POM.
YLKI menyatakan, keluarga korban dapat menggunakan pasal 46 Undang-Undang Konsumen yang menjelaskan tentang gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. “Gugatan konsumen ini dapat dilakukan secara berkelompok atau tindakan class action,” ujar YLKI.
Dalam pasal 8 melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar.
Dalam kasus obat yang diedarkan ke masyarakat, berarti standarnya sudah ditetapkan BPOM. Dalam kasus itu, ada dua perusahaan farmasi yang akan dipidanakan, karena obat yang diedarkan terindikasi memiliki kandungan bahan berbahaya etilen glikol di atas ambang aman dikonsumsi.
Namun hingga hari ini BPOM menyebut nama kedua perusahaan farmasi itu masih dalam proses penyidikan.
Dalam pengusutan kasus itu, Polri membentuk tim untuk mengusut apakah ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus gagal ginjal anak tersebut.
Tim itu dipimpin Direktur Tindak Pidana Tertentu (Ditipidten) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Anggotanya terdiri dari Dirtipid Narkoba, Dirtipideksus, dan Dirtipideksus dan Ditipidum Bareskrim Polri.
Tim ini akan bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelidiki kasus itu, antara lain, dengan Kementerian Kesehatan serta BPOM.
Meningkatkan kasus gagal ginjal akut yang dialami anak-anak menjadi 56%, belum ada permintaan maaf dari BPOM, perusahaan farmasi, dan Kementerian Kesehatan.
Disaat banyak nyawa anak-anak melayang terkait beredarnya obat yang mengandung etilen glikol, pihak terkait justru saling lempar tanggung jawab.
Penny Lukito menyatakan bahwa selain lembaganya BPOM, industri farmasi juga bertanggung jawab penuh atas kasus itu.
Sebab tanggung jawabnya adalah menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat sebelum diedarkan ke masyarakat. (*)
Laporan Anto Narasoma
