Dugaan Pungli Oknum Dinas ESDM Provinsi Kaltim

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima laporan pengaduan terkait dugaan pungli dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Brian Anjat Sentosa oleh oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Laporan tersebut disampaikan PT Sasana Yudha Bhakti yang menjadi korban dari dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Brian Anjat Sentosa.

Pihak Pelapor yang mewakili PT Sasana Yudha Bhakti, Ferdinand menjelaskan bahwa latar belakang yang menjadi masalah antara pihaknya dengan PT Brian Anjat Sentosa yakni telah terjadi tumpang tindih wilayah perijinan. PT SYB sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sedangkan PT Brian Anjat Santosa sendiri bergerak di bidang pertambangan Batubara yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

“Karena adanya tumpang tindih tersebut PT Brian Anjat Sentosa sebagai pemegang KP EKSPLORASI tambang Batubara yang ijinnya terbit pada tahun 2006 mengklaim sebagai Pihak Yang Paling Berhak untuk pembebasan lokasi dibandingkan dengan ijin lokasi Perkebunan kami PT Sasana Yudha Bhakti yang terbit di tahun 2007,” kata Ferdinand, Jumat (16/8/2019).

Oleh karena itu, PT SYB langsung bekerja membebaskan lahan dengan cara membeli dari masyarakat dan akhirnya memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Namun masalah kemudian muncul setelah PT SYB memperoleh HGU.

Menurut Ferdinand, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, maka PT. Brian Anjat Sentosa telah menyesuaikan ijin pertambangan mereka menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan terbit penyesuaian ijin baru PT Brian Anjat Sentosa pada tahun 2009 yaitu Keputusan Bupati Kutai Kertanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Brian Anjat Sentosa. Tetapi IUP Eksplorasi ini hanya berlaku dua tahun sampai tanggal 1 Desember 2011.

“Namun tiba-tiba PT Brian Anjat Sentosa bisa mendapat Persetujuan Ijin Operasi Produksi pada tanggal 8 Mei 2018, padahal IUP Eksplorasi tersebut sudah berakhir tanggal 1 Desember 2011 atau sudah 7 tahun lebih,” kata Ferdinand.

“Hal itu tentunya menimbulkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan IUP Operasi Produksi Tahun 2018 PT Brian Anjat Sentosa karena IUP Eksplorasi PT itu sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011,” tambahnya.

Ia sendiri menegaskan memiliki bukti untuk memperjelas apakah Peningkatan IUP Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosa didasarkan IUP Eksplorasi yang sudah habis masa berlakunya. Dikatakan, sampai saat ini saja PT Anjat Sentosa diduga keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan diktum Ke Empat yang tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tentang IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Brian Anjat Sentosa.

“PT Brian Anjat Sentosa malah melakukan tindakan-tindakan hukum sepihak dengan melaporkan perusahaan kami, PT Sasana Yudha Bhakti di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan juga melakukan gugatan di PTUN Samarinda,” kata Ferdinand.

Sementara, pihaknya menduga telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum yaitu dugaan pungli dalam penerbitan IUP PT Brian Anjat Sentosa oleh oknum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintahan setempat. Hal ini terlihat dari proses penerbitan IUP Operasi Produksi PT Brian Anjat Sentosa tersebut.

“Untuk itu kami mohon kepada Sekretaris Saber Pungli Kemenko Polhukam untuk dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait dalam rangka meninjau kembali proses perijinan serta membatalkan izin IUP-OP PT Brian Anjat Sentosa, mengingat perusahaan tersebut diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.” kata Ferdinand

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widyanto Poesoko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan serta menindaklanjuti adanya dugaan pungli dari Oknum Pemerintah Daerah setempat tersebut. Dijelaskan, sebelumnya Satgas akan melalukan verifikasi dengan melakukan peninjauan ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan terlapor.

“Kami mengapresiasi laporan yang disampaikan masyarakat, namun kami tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti ke tahap berikutnya,” kata Widyanto. (imo)