Dengan Permenkum No.14/2019, Koperasi TKBM Miliki Kekuatan Hukum

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Koperasi harus memiliki kekuatan undang-undang dan hukum untuk memperkuat kinerjanya di masyarakat.

Dalam kunjungannya ke kantor Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Boom Baru Palembang, bagian hukum Kementerian Koperasi dan UKM, Hendra Saragih, mengatakan bahwa dasar hukum bagi dunia koperasi adalah hal mutlak.

“Dengan kekuatan dasar hukum yang melandasi adminstrasi perkoperasian, akan mampu mengangkat nilai masyarakat,” kata Hendra dalam pertemuan dengan personal manajemen Primer Koperasi TKBM Boom Baru Palembang, Jumat (6/9/2019).

Dalam temu wicara dengan personal Primer Koperasi TKBM Biom Baru Palembang itu, Hendra menjelaskan tentang penerapan Peeraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi.

Peraturan hukum dalam Permenkum HAM itu, katanya, tidak semata-mata membicarakan tentang koperasi, tapi juga kekuatan hukum dan keputusan tetap di departemen koperasi.

Sementara itu, menanggapi penerapan Permenkum HAM di kalangan dunia koperasi, Ketua Primer Koperasi TKBM Boom Baru Palembang, Muhammad Unif AS, mengatakan setuju dengan penerapan peraturan itu.

“Dengan adanya pasal-pasal yang tertera di Permenkum HAM Nomor 14 tahun 2019, berarti setiap kebijakan yang kita lakukan ada landasan hukumnya,” ujar Unif.

Paling tidak, katanya, landasan hukum itu dapat memberi peluang yang sangat baik untuk mengembangkan nilai-nilai perkoperasian di Primer Koperasi TKBM Boom Baru Palembang.

Unif bangga dengan kehadiran Hendra Saragih ke kantornya. Sebab selama lebih dari 30 tahun beroperasi, TKBM Boom Baru Palembang sudah mendapat penghormatan hukum dari Kemenkop dan UKM Republik Indonesia. (abror vandozer/anto narasoma)