BSM-Pemprov Sumsel Jalin Kerjasama Keuangan Syariah

- Jurnalis

Jumat, 2 Agustus 2019 - 21:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Bank Syariah Mandiri menjalin kerjasama dengan ASN Pemprov, program kerjasama yang ditawarkan seperti perencanaan keuangan syariah, pemberdayaan sistem cara kerja syariah serta pemberangkatan Umroh dan Haji. Mantan Bupati dua Periode itu sangat tertarik dengan apa yang disampaikan dan ia ingin ada pembahasan lanjut untuk hal ini.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya sangat antusias dan akan mendukung sistem penerapan kerja keuangan berbasis syariah yang di Wilayah Pemprov Sumsel. Hal itu dikatakannya saat menerima CEO Bank Syariah Mandiri Regional Sumsel Dedy Suryadi Dharmawan beserta jajaran di Ruang rapat Gubernur, Jumat, (2/8/2019).

“Paling tidak sedikit jajaran pegawai kan belum paham tentang hal ini, Ada beberapa item yang menjadi dambaan pegawai, seperti memiliki rumah, berangkat haji dan serta memiliki kendaraan,” ungkapnya.

Baca Juga:  PHR Zona 1 Jaga Operasi Produksi Tetap Aman dan Andal di Momen Lebaran

Selanjutnya Mawardi juga meminta Bank syariah Mandiri mendukung program projek pemerintah serta unsur-unsurnya di pemerintahan. Seperti di lembaga penelitian dan perkembangan mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan sistem syariah.

“Tidak perlu modal besar karena fasilitasnya, namun cara pengelolaan operasionalnya sampai ke berhasil, nanti bila perlu kita libatkan UNSRI untuk membantu kita mempromosikan perekonomian Syariah,” ujarnya.

Regional CEO Bank Syariah Mandiri Sumsel Dedy Suryadi Dharmawangsa mengatakan pihaknya akan membuat seminar bersama para ASN dengan memperkenalkan program satu keluarga 1 kilo yaitu dengan memperkenalkan perencanaan keuangan syariah berbasis emas.

“Supaya pegawai ini jangan cuma menabung uang, tetapi juga untuk memiliki emas di masa depan. Karena harga emas itu stabil, kalau uang itu akan terjadi inflasi, maka pegawai negeri akan memiliki emas, kita akan jelaskan bagaimana tata caranya,” ujarnya.

Baca Juga:  PLN UID S2JB Gelar Bukber dengan Forum Wartawan Peduli Energi

Dedy berujar bila sudah mendapatkan lampu hijau atau izin dari Pemerintah ia akan masif atau lebih lengkap lagi untuk bisa memperkenalkan tata cara syariah, sehubungan juga Pemerintah pusat telah mendukung bank syariah itu harus lebih berkembang.

“Kalau di wilayah lain di luar Sumsel sudah jalan, mudah-mudahan silahturahim hari ini pintu kita untuk bisa menjadi penetrasi dan memperkenalkan syariah di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Lanjut Dedy rencana kedepan PNS yang diwilayah vertikal itu bisa menyalurkan peron gajinya dibayarkan melalui bank syariah, maka setiap kebutuhan pegawai akan diakomodasi seperti keinginan punya rumah, mobil, pendidikan untuk anak serta haji dan umroh. (iwan pati)

Berita Terkait

Polda Sumsel Bekali Latram untuk 216 Personel Menuju Purnatugas
PLN Perkuat K3 Demi Listrik Andal dan Aman bagi Masyarakat
Ratu Dewa bersama Herman Deru Launching CFN Atmo, Geliat Ekonomi Tumbuh
Transaksi CFN! Gunakan QRIS Bank Sumsel Babel Langsung Discount
Skandal Korupsi Berantai Anggaran Pemilu 2024 di Sumsel, JAKOR Seret KPU-Bawaslu hingga BPBD ke Meja Hukum
Seleksi Siswa Baru di Sumsel Makin Kompetitif, TKA Penentu di Jalur Prestasi
Kantor Perwakilan Ekonomi Taipei di Indonesia Pastikan Tak Punya Akun TikTok
Assessment Center Polda Sumsel Perkuat Meritokrasi Jabatan Tinggi di Prabumulih

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 12:03 WIB

Polda Sumsel Bekali Latram untuk 216 Personel Menuju Purnatugas

Senin, 20 April 2026 - 06:58 WIB

PLN Perkuat K3 Demi Listrik Andal dan Aman bagi Masyarakat

Minggu, 19 April 2026 - 04:06 WIB

Ratu Dewa bersama Herman Deru Launching CFN Atmo, Geliat Ekonomi Tumbuh

Minggu, 19 April 2026 - 03:47 WIB

Transaksi CFN! Gunakan QRIS Bank Sumsel Babel Langsung Discount

Sabtu, 18 April 2026 - 07:01 WIB

Skandal Korupsi Berantai Anggaran Pemilu 2024 di Sumsel, JAKOR Seret KPU-Bawaslu hingga BPBD ke Meja Hukum

Berita Terbaru