Update Perkara Penjualan Asrama Mahasiswa Yogyakarta: ZT Ikut Jejak Oknum Notaris EM

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | ZT selaku Kuasa Penjual dalam perkara penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta mengikuti jejak oknum notaris EM yang sebelumnya telah ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel].

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus [TPK] Kejati Sumsel telah melakukan penyerahan tersangka ZT beserta barang bukti [Tahap II].

Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH mengatakan terhadap tersangka ZT dilakukan tindakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor Print-1777/L.6.10/Ft.1/04/2024 tanggal 24 April 2024 untuk 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan [Lapas] Klas IIA Palembang. “Penahanan dilakukan dari 24 April hingga 13 Mei 2024,” ungkapnya dalam keterangan pers kepada WIDAZONE.com, Rabu 24 April 2024.

Kasipenkum menjelaskan dasar untuk melakukan Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP.

“Tindakan [penahanan] tersebut dilakukan, adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” sebutnya seperti tertuang dalam acuan KUHAP.

Sebelumnya disebutkan, ujar Vanny, dalam perkara tersebut ditetapkan 6 orang sebagai tersangka di antaranya, AS [Almarhum], MR meninggal dunia, ZT, EM, DK dan NW pads Jumat 19 April 2024.

Dikatakan Vanny, modus operandi peranan tersangka EM sebagai notaris di Palembang yang membuat akta 97 dengan memalsukan aset YBHS Sumsel, dan berdasarkan akta tersebut tersangka MR dan ZT menjual asrama mahasiswa Pondok Mesuji di Jogjakarta.

Tersangka EM telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Baca juga:   Komitmen Bukit Asam Jaga Lingkungan dengan Ragam Upaya Hadirkan Energi Bersih untuk Negeri

“Subsidair, pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya Penuntut Umum akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. [Abror Vandozer]