WIDEAZONE.com, JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo [Jokowi] menegaskan arahan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan.
“Tidak berlaku untuk masyarakat umum,” tegasnya dalam pernyataan di Istana Merdeka, Senin, 27 Maret 2023.
Presiden mengatakan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah. Khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, bukan untuk masyarakat umum. “Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” Kepala Negara kembali menegaskan, seperti disebutkan dalam laman Setkab.
Presiden menyampaikan, arahan tersebut dikeluarkan pemerintah karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan para pejabat pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.
“Saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” ujarnya.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengalihkan anggaran buka puasa bersama untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti pemberian santunan dan pasar murah.
“Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” tandasnya. [red]


![Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo, Foto [BPMI Setpres/Setkab]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-7.37.29-PM_copy_800x558.jpg)


![Sekretaris Daerah [Sekda] Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] agar tidak menganggap remeh pengelolaan arsip.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0011-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengikuti pembukaan presentasi kepala daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award [IGA] 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri [BSKDN] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 3 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0010-225x129.jpg)

![Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDIP, Andreas Okdi Priantoro [Foto: AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)


![Sekretaris Daerah [Sekda] Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] agar tidak menganggap remeh pengelolaan arsip.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0011-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengikuti pembukaan presentasi kepala daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award [IGA] 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri [BSKDN] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 3 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0010-129x85.jpg)



![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

