“Polemik Jadwal Pemilu 2024” KPU dan Pemerintah Beda Usulan

- Jurnalis

Senin, 11 Oktober 2021 - 05:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Jadwal Kontestasi Demokrasi 2024-WI

Ilustrasi Jadwal Kontestasi Demokrasi 2024-WI

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum [Pemilu] 2024 masih menjadi polemik pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI].

Hal tersebut dipicu adanya penundaan rapat Komisi II DPR RI, padahal direncakan pada Rabu 6 Oktober 2021.

Tertundanya rapat Komisi II disebabkan Menteri Dalam Negeri Tito Kanrnavian harus mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan tidak dapat ditinggalkan.

“Ya kemungkinan [akan diputuskan] habis reses, karena kita kan besok [hari ini] sudah penutupan sidang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dikutip dari Kompas, Senin [11/10].

Berkaitan dengan penjadwalan, belum terdapat kata sepakat di antara fraksi mengenai tanggal pencoblosan.

Baca Juga:  KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum [KPU] mengusulkan, tahap pemungutan suara akan diselenggarakan pada 21 Februari 2024 sementara pemerintah ajukan usulan di 15 Mei 2024.

Libatkan Ketum Parpol, Pemangkasan PHPU dan Masa Kampanye

Usulan anggota Komisi II, Arif Wibowo menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengumpulkan para ketua umum partai politik [Ketum Parpol] untuk membahas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Ia yakin pemerintah memiliki keseriusan dalam mengatasi rumitnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, termasuk soal penentuan tanggal pencoblosan.

“Saya kira pemerintah tetap serius, tetapi juga tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono, apalagi sampai nanti salah dalam memutuskan yang tentu saja akan memberikan legacy tidak baik di masa akhir pemerintahan presiden kita,” ujar Arif.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan meski belum menemukan kata sepakat, pihaknya telah mengidentifikasi lima isu yang perlu dibahas lebih lanjut.

Baca Juga:  Pemburu Pajak Kakap Palembang! Jejak Jamiah: Jaksa yang Tak Pernah Minta Jabatan

“Dua isu pertama yakni mengenai peluang memangkas waktu tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilu [PHPU] dan masa kampanye pilkada,” tuturnya.

Ini bertujuan, kata Doli agar ada waktu jarak waktu yang cukup antara hari pencoblosan pemilu yang direncanakan jatuh pada 15 Mei 2024 dan hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.

Sumber Kompas

Berita Terkait

NasDem Sumsel Ziarah ke TMP dalam Momentum Hari Jadi ke-15, Tegaskan Komitmen Hadir untuk Masyarakat
Kado HUT Listrik ke-81, PLN Berhasil Alirkan Gas Natuna ke Batam Pasok 15 MMSCFD
HUT ke-15 Makin Bermakna, Nasdem Sumsel Gelar Aksi Sosial hingga Bazar UMKM
PBB-P2 atau Nirlaba? Marzuki Alie: Nunggu “RDP” Undangan Resmi Pemkot Palembang, 5.000 Mahasiswa Siaga Kampus ‎
Wali Kota Palembang Rombak Jajaran Pejabat Tinggi hingga Fungsional, Ratu Dewa: Jangan Kerja untuk Citra Diri!
Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Joncik Muhammad Lontarkan Pesan Menohok
Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama
Ratu Dewa: Pemuda Palembang Harus Berinovasi, Jangan Sekadar Jadi Penonton

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:30 WIB

NasDem Sumsel Ziarah ke TMP dalam Momentum Hari Jadi ke-15, Tegaskan Komitmen Hadir untuk Masyarakat

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:29 WIB

Kado HUT Listrik ke-81, PLN Berhasil Alirkan Gas Natuna ke Batam Pasok 15 MMSCFD

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:56 WIB

HUT ke-15 Makin Bermakna, Nasdem Sumsel Gelar Aksi Sosial hingga Bazar UMKM

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:41 WIB

PBB-P2 atau Nirlaba? Marzuki Alie: Nunggu “RDP” Undangan Resmi Pemkot Palembang, 5.000 Mahasiswa Siaga Kampus ‎

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:04 WIB

Jon Heri Kembali Pimpin SMSI Sumsel, Joncik Muhammad Lontarkan Pesan Menohok

Berita Terbaru