Presiden RI Tekankan Politisasi dan Nasionalisme Vaksin Harus Diakhiri

Menlu: Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama

PRESIDEN RI mengatakan pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika kita dapat mengatasi pandemi secara bersama, dan pandemi hanya dapat diatasi jika kita dapat mempersempit ketimpangan akses terhadap vaksin.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri [Menlu] RI, Retno LP Marsudi, Jumat [24/09/2021], mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], Kamis [23/09/].

Upaya Indonesia mengatasi pandemi secara global merupakan kesetaraan akses bagi seluruh negara di dunia.

Bahkan hal itu juga disuarakan Presiden Joko Widodo [Jokowi] saat berbicara di pertemuan Global COVID-19 Summit pada Rabu [22/9]. Pertemuan terkait penanganan pandemi COVID-19 tingkat dunia tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

“Presiden Republik Indonesia di dalam Global Summit to End COVID-19 Pandemic mengatakan, ketimpangan vaksin antarnegara harus diatasi melalui COVAX Facility, kerja sama dose-sharing, dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan,” ungkap Menlu.

Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan melakukan rencana aksi yang nyata guna mewujudkan ketersediaan tambahan tujuh miliar dosis vaksin pada akhir tahun ini dan tujuh miliar dosis berikutnya pada pertengahan tahun 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI juga menekankan bahwa politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri. “Solidaritas dan kerja sama, menurut Presiden, merupakan kunci untuk dunia keluar dari pandemi, pulih bersama,” ujar Menlu.

Lebih lanjut Menlu menyampaikan, kesenjangan akses terhadap vaksin telah menjadi perhatian dunia saat ini. Menlu mengungkapkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam Sidang Majelis Umum PBB menyoroti di saat sebagian negara memiliki kelebihan vaksin, sebagian negara lainnya tidak memiliki vaksin.

“Diibaratkan oleh Sekjen [PBB] bahwa kita lulus tes dalam sains tetapi kita mendapat nilai F dalam etika. Ini pernyataan tajam yang disampaikan Sekjen PBB untuk mengungkapkan kegelisahannya terkait kesenjangan akses terhadap vaksin,” ungkapnya. [Setkab]