Karhutla Perlu Diantisipasi Dini oleh Pemerintah dan Masyarakat

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Indonesia menjadi pokok bahasan utama dalam rapat koordinasi gabungan tingkat kementerian/lembaga, pangdam, gubernur dan sembilan polda.

Dalam rapat koordinasi (rakor) gabungan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, mengatakan di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan menyasar ke sekitar 2,6 juta hektare.

“Kejadian itu menjadi titik balik dari pengendalian karhutla di Indonesia yang lebih sistematis. Kita sudah jauh lebih baik dalam mengendalikan kebakaran hutan, dibanding negara lain yang mengalami persoalan hampir serupa,” ujar Siti Nurbaya dalam rakor gabungan di gedung Mandala Wanabakti KLHK Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Rapat yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD itu membahas tentang cara mengatasi kerhutla secara sistematis. Karena itu dalam rakor tersebut mengevaluasi serta menyiapkan langkah antisipasi dini menghadapi karhutla.

Sebenarnya karhutla di tahun 2015 itu bukan kejadian yang terbesar. “Karena secara massif karhutla pernah terjadi di Indonesia di tahun 1994 seluas 5,9 juta hektare. Sedangkan 1997-1998, 11,8 juta hektare dan di 2006 karhutla terjadi seluas 3,8 juta hektare,” ujarnya.

Setelah harhutla 2015, kata Siti Nurbaya, pemerintah telah melalukan berbagai langkah korektif berupa moratorium izin, penegakan hukum, tata kelola gambut, kerja terpadu pengendalian, modifikasi cuaca, pemadaman yang melibatkan tim satuan tugas terpadu serta berbagai upaya pencegahan lainnya.

Menurut Siti Nurbaya, pengendalian karhutla itu dapat diatasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018, dengan indikator menurunnya hotspot dan tidak terjadi bencana asap secara nasional, atau asap lintas batas.

“Karhutla kembali terjadi pada Januari dan Oktober 2019. Luas lahan yang terbakar seluas 942.770 hektare. Jika dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA per 4 Desember 2019, terdapat 8.944 titik. “Angka ini menurun dibanding periode yang sama di tahun 2015 seluas 21.929 titik,” katanya.

Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam pengendalian karhutla, kata Siti Nurbaya, pihaknya tetap optimis dapat mengurai persoalan apabila bergerak secara bersama.

Dalam aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hutan sosial dan pengelolaan gambut, pemerintah daerah perlu melakukan efektivitas gagasan dan usaha.

“Saya titip agar pemerintah daerah berperan aktif untuk mengektifkan KPH sebagai UPTD di bawah Dinas Kehutanan provinsi, sebagai sistem kelola hutan di tingkat tapak,” ucap Siti.

Menurut dia, mulai tahun 2020 akan dimulai program hutan sosial di lahan gambut. Sedangkan penererapannya silakukan sesuai tata kelola gambut dan ketentuan teknisnya.

Suasana ini perlu dilalukan sebagai komunikasi serta interaksi dunia usaha terhadap pemegang izin. Di samping itu, tambah Siti, perlu adanya sosialisasi bagi aparat dan masyarakat untuk melakukan sistem reward dan punishment.

Selain itu, upaya peencegahan juga dilakukan melalui konsolidasi dan penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak hingga ke tingkat tapak.

“Perlu adanya pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat secara dini. Yang penting memgajak masyarakat untuk turut serta mencegah karhutla dan melakukan sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pada bagian akhir dari pernyaataannya, Siti Nirbaya berharap agar masyarakat dapat bekerja secara bahu-membahu untuk lebih awal memadamkan api di areal karhutla. (*)

Laporan Abror Vandozer/ rel
Editor Anto Narasoma