WIDEAZONE.com, MELAWI | Permohonan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] di Polres Melawi mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa lonjakan ini dipicu oleh permohonan SKCK untuk keperluan pendaftaran Polri, CPNS, dan kebutuhan melamar pekerjaan swasta.
Menurut Kapolres Melawi, AKBP Muhammad, Syafi’i SIK SH MH melalui Bintara pelayanan SKCK Polres Melawi Brigpol Agus Joko Setyono meyampaikan lonjakan permohonan SKCK mencapai 30 persen.
“Kami mencatat peningkatan dalam permohonan pembuatan SKCK dalam bulan ini. Terutama, jumlah pemohon terbanyak berasal dari mereka yang hendak mendaftar sebagai anggota Polri,” ungkapnya dalam keterangan pada Kamis 18 April 2024.
Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh rekrutmen polri yang sedang berlangsung di kepolisian, dimana Polri membuka rekrutmen Akpol, Bintara dan Tamtama dalam upaya untuk memperkuat jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.
Namun, tidak hanya pendaftar Polri yang menjadi penyebab lonjakan permohonan SKCK. Menurut Agus, permohonan SKCK juga meningkat dari calon pelamar CPNS dan dari individu yang hendak melamar pekerjaan di sektor swasta.
“Hal ini menunjukkan bahwa permintaan SKCK tidak hanya berasal dari sektor publik, namun juga dari sektor swasta,” ujarnya.
“Polres Melawi telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi lonjakan permohonan ini dengan meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat proses pembuatan SKCK,” papar dia.
Kami, tutur Agus, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami telah meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan SKCK untuk memenuhi kebutuhan pemohon dengan cepat dan tepat.
Diharapkan dengan langkah-langkah ini, Polres Melawi dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam proses pembuatan SKCK, serta membantu memperlancar proses rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta.
Laporan Jono | Editor AbV



![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-225x129.jpg)
![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-225x129.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-225x129.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)

![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-129x85.jpg)
![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-129x85.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-129x85.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-129x85.jpg)


![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)
