Pemprov Sumsel Komitmen Dukung Penerapan UU Sumber Daya Air

Kunjungan Anggota Komite II DPD RI

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Potensi Sumber Daya Air di  Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  cukup berlimpah, kondisi ini diperkaya dengan  banyaknya anak sungai yang melintasi 17 Kabupaten/kota di Sumsel.

Hal ini juga menjadi bahasan dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI dalam rangka Pengawasan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang digelar di bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (14/6).

Plh Sekda Sumsel Akhmad Najib dalam kesempatan itu menyebut, saking melimpahnya sumber daya air di Sumsel daerah ini lebih dikenal dengan batang hari sembilannya.

“Kita di Sumsel ada Sungai Musi dan sembilan anak sungai lainnya yang sering dikenal dengan sebutan Sembilan Batanghari,” kata Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Akhmad Najib .

Makanya menurut Najib keberadaan sungai menjadi salah satu urat nadi jalannya roda perekonomian  masyarakat Sumsel, oleh karena itu Pemprov Sumsel sangat mendukung tentang penerapan UU nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  tersebut.

“Di  Sumsel saat ini ada  pengerjaan  tiga proyek strategis nasional di sektor sumber daya air diantaranya pembangunan bendungan tiga dihaji yang berlokasi di Kabupaten OKU Selatan yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan memiliki luas tampungan 104 juta meter kubik. Kemudian pembangunan daerah irigasi lematang yang berada di Pagaralam seluas 3 ribu hektare,” katanya.

Disisi lain lanjut Najib, pembangunan irigasi lempuing di Kabupaten OKI  juga merupakan  bagian dari  pengembangan  rigasi komering yang berada di Kabupaten OKU Timur.

“Pemprov Sumsel melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tengah melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Restrukturisasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yamg berada di hampir seluruh wilayah Sumsel yaitu Kabupaten OKI, Ogan Ilir, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, OKU Timur, OKU Selatan dan Banyuasin seluas 27.847 hektar,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komite II DPD RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komite II, Hasan Basri mengatakan kunjungan kerja ini bagian dari  pelaksanaan  fungsi terkait sumber daya alam serta ekonomi lainnya seperti yang diamanatkan oleh undang- undang.

Halaman : 1 2 Selanjutnya