Pemerintah Gelar Rakor Percepatan Sertifikasi Halal Produk UMK

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam upaya melakukan percepatan sertifikasi halal khususnya bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK). Rakor melibatkan Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Rapat kordinasi dilaksanakan untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemudahan bagi pelaku UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.

Hadir dalam rakor, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan Kepala BSN Kukuh S Achmad.

“Terkait percepatan sertifikasi halal, saya kira perlu disinergikan bersama untuk akurasi data dan diselesaikan dengan cepat, dan tentunya ini juga harus terintegrasi dengan NIB,” kata Kepala BPJPH M Aqil Irham.

Hingga saat ini, lanjut Aqil, sebaran sertifikat halal lebih banyak berada di wilayah Jawa dan Lampung. Akan tetapi capaian tersebut dirasa masih jauh dari yang diharapkannya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya