“Harusnya ketika akan mencairkan dana tersebut, pihak kelurga tiga anak itu harusnya diajak serta ke bank BRI Ogan Ilir. Jika secara diam-diam dicairkan, berarti ada hal lain yang perlu diperhatikan,” ujar Nur Kholis saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (7/9/2020).
Menurut Nur Kholis, KIP merupakan dana bantuan dari presiden untuk anak-anak sekolah yang cerdas dari keluarga tidak mampu. Karena, katanya, ketiga siswa itu sangat membutuhkan hak (anggaran uang) yang sudah diberikan ke pada mereka.
Apalagi seorang di antara orangtua siswa sudah langsung menanyakannya ke BRI cabang Ogan Ilir. Ternyata anggaran KIP milik ketiga anak itu diduga sudah dicairkan kepala SMPN 2 Tanjung Raja. “Apabila uang itu tidak segera diberikan ke tiga siswa, sebaiknya laporkan saja ke polisi,” ujar Staf Kepresidenan di Bidang Hukum tersebut.
Meski demikian, kata Nur Kholis, jika pihak sekolah ada niatan untuk mengembalikan dana KIP yang telah dicairkan itu, sebaliknya perlu dipertimbangkan kembali.
Apabila dari sepekan terakhir uang itu masih belum diberikan ke tiga siswa, Nur Kholis berjanji akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo. “Ini penting agar niat baik Bapak Presiden Joko Widodo itu benar-benar dirasakan oleh rakyat tidak mampu,” tegasnya.
Terkait kasus dana KIP yang diduga dicairkan pihak SMPN 2 Tanjung Raja OI, Kepala Desa Talang Balai Baru I Heri Nuryanto, mengatakan Ibu Hanifah (nama disamarkan) sudah menghubunginya.
“Ibu Hamifah minta tolong ke saya untuk mengkoordinasikan dana KIP milik anaknya ke kepala SMPN 2 Tanjung Raja,” kata Heri Nuryanto ke pada wartawan media ini.
Menurut Heri, pihak sekolah yang diwakili seorang laki-laki mengaku bernama Adi mengajak berdamai terkait dana KIP milik ketiga siswanya.
Adi mengatakan bakal mengembalikan uang itu ke pada ketiga pemliknya. “Apakah pihak sekolah (Adi) siap mengembalikan dana tersebut apabila ketiga orangtua siswa melaporkannya ke pada saya?” tanya Heri ke pada Adi.
Mendengar pertanyaannya, pihak sekolah mengurungkan niatnya. “ini pasti ada kekeliruan penggunaan dana KIP yang sudah dicairkannya. Apalagi dana itu milik ketiga siswanya,” ujar Heri mengungkapkan perkataan Adi.
Menurut dia, pihak sekolah pernah menganjurkan agar Kades langsung menanyakannya ke BRI OI. Namun ketika pihaknya bertanya ke BRI, pihak bank tidak memberi solusi. Menurut pihak bank, saldo di kartu KIP itu sudah terlalu lama. Karena itu bank tak bersedia menyerahkan hasil printer saldonya. “Saya kecewa saat itu,” kata Heri.
Tanggung jawab Kepala Desa Talang Balai I Heri Nuryanto itu terpanggil, karena Ibu Hanifah adalah warganya. Sedangkan SMPN 2 Tanjung Raja berada di wilayah desanya.”Jika pihak sekolah keberatan untuk mengembalikan dana KIP ketiga siswa, kami siap membantu menjadi saksi apabila polisi bertanya tentang kasus itu,” kata Heri.
Sementara, Kepala SMPN 2 Tanjung Raja, Leni ketika hendak dikonfirmasi tak berada di tempat dan saat dihubungi via Whatsapp malah memblokir nomor WA wartawan media ini. (*)
Laporan Rosita Dewi
Editor Anto Narasoma




![World Press Freedom Day 2026 [Foto: Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260503-WA0011_copy_1920x1080-225x129.jpg)

![Kantor Dishub Kota Palembang. [Foto: Abror Vandozer-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/01/20251105_090033_copy_1829x918-225x129.jpg)



![World Press Freedom Day 2026 [Foto: Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260503-WA0011_copy_1920x1080-129x85.jpg)

![Kantor Dishub Kota Palembang. [Foto: Abror Vandozer-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/01/20251105_090033_copy_1829x918-129x85.jpg)






