Momen Hari Jadi BKB ke 227 Tahun: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Momen Hari Jadi Benteng Kuto Besak [BKB] ke 227 tahun diperingati Forum Pariwisata Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan [Forwida Sumsel] bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia [MSI] Kota Palembang, Universitas Terbuka [UT] Palembang l, Sutan Adil Institute Mang Dayat Channel Wong Palembang dengan gelaran webinar nasional.

Kegiatan tersebut mengusung tema Sejarah dan Kebijakan Publik Penempatan BKB, Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, Kamis 29 Februari 2024, malam.

Menghadirkan narasumber dari pengamat politik Sumsel yang juga Direktur UT Palembang Dr Meita Istianda SIP MSi dengan judul makalah Kota Palembang sebagai Heritage [Tinjauan dari Perspektif Politik dan Kekuasaan], HG Sutan Adil selaku Pemerhati & Peneliti Sejarah dari Sutan Adil Institute dengan makalah berjudul Anomali Sejarah Benteng Kuto Besak, dan sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji dengan makalah berjudul DKB Ku Sayang, BKB Ku Malang.

“Ketidaksesuaian harapan antara sebagian masyarakat dengan elite Pemerintah Kota Palembang dalam konteks Pembangunan dari perspektif Budaya dan Sejarah,” ungkap Dr Meita Istianda.

Klaim Palembang Kota Tertua di Indonesia

Palembang sebagai kota tertua di Indonesia yang didirikan pada 16 Juni tahun 683 M [605 Saka] oleh Dapunta Hyang berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit bertulis huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno merupakan tempat bernaungnya kerajaan Sriwijaya sehingga tentu menyimpan banyak peninggalan budaya dan sejarah. Potensi wisata religi di Kota Palembang pun sangatlah besar. “Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi umat beragama,” katanya pada Kamis 29 Februari 2024, malam.

Dia mencontohkan bangunan cagar budaya di Palembang yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti BKB, Pasar Cinde yang hancur, Bukit Siguntang, Gedung Ledeng dan gua Jepang, rumah limas, dan Pulau Kemaro dan sebagainya.

Menurut Meita, untuk mewujudkan kota Palembang sesuai dengan heritage dari Palembang itu, dengan cara ayang cepat , memerlukan politics will yang kuat dari pemimpin dan elite di kota Palembang dan hal ini dapat dilakukan jika civil society dapat masuk menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.

HG Sutan Adil selaku Pemerhati & Peneliti Sejarah dari Sutan Adil Institute menilai seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk tidak menyerahkan Istana atau Keraton kebanggaan Masyarakat Palembang ini kepada yang lebih berhak, yang mana Istana atau Keraton ini nantinya juga dapat menjadi sebuah situs sejarah yang penting dan akan menjadi salah satu Simbol Pariwisata Besar bagi masyarakat Palembang dan Indonesia pada umumnya.

“Diharapkan, Anomali BKB ini dapat cepat diselesaikan sehingga bisa mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan saat ini yang hanya difungsikan terus sebagai sebuah kantor dan Benteng Pertahanan saja,” katanya.

Sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji mengatakan, BKB adalah Kesultanan Palembang Darussalam.
Lalu di zaman Keresidenan Palembang (Masa Kolonial Belanda dan Inggris) BKB dikuasai oleh penjajah terutama Belanda [menjadi Markas Militer dan Barak Tentara].

Lalu masa pendudukan Jepang dikuasai oleh Jepang dan dijadikan Markas Militer Jepang.

“Zaman Kemerdekaan [sejak lepasnya kekuasaan kolonial sampai sekarang] BKB di pakai TNI berdasarkan undang-undang darurat dan saat ini sudah saatnya BKB diserahkan kepada pemerintah dan zuriat untuk dikelola bersama Sebagai “Heritage And Tourism” dan sebagai hak ulayat Palembang,” katanya.

Sedangkan Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin [SMB] IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja SH M Kn mengapresiasi webinar.

“BKB ini buatan Sultan dan kita sebagai orang Palembang harus tahu sejarahnya dan apa yang akan kita lakukan untuk peninggalan ini, “ katanya sembari mengatakan BKB adalah memori kolektif yang harus diketahui semua orang.

Sedangkan Ketua Umum Forwida Sumsel Dr Ir Diah Kusuma Pratiwi MT CIAP sepakat bagaimana agar BKB kedepan bisa menjadi heritage dan tourism.

“Kita harus melakukan pendekatan kepada semua pemegang kepentingan di Palembang guna merealisasikan hal ini,” katanya.